Siapkan Rp 22 Triliun, Pemerintah Tata Sanitasi dan Kawasan Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menganggarkan dana Rp 22 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyediaan air minum, sanitasi dan penataan kawasan kumuh.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pelaksanaan tugas tambahan yakni pembangunan saranan dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, peningkatan akses air minum dan sanitasi diperlukan guna mencapai target nasional 100 persen air minum aman, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, akses air minum yang telah terlayani pada 2014 mencapai 72,55 persen. Sedangkan akses sanitasi baru mencapai 62,14 persen.

Baca juga: Kementerian PUPR Siap Bantu Pemda Relokasi Warga di Kawasan Kumuh

Program air minum dan sanitasi ini menjadi prioritas Kementerian PUPR, juga untuk mendukung program percepatan pengentasan dan pencegahan stunting.

Layanan akses sanitasi mendapat alokasi anggaran Rp 4,42 triliun, yang akan digunakan untuk pengelolaan air limbah dengan target 607.139 KK melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Makassar dan DKI Jakarta.

Selain itu juga penanganan sampah untuk 1.671.787 KK antara lain melalui pembangunan Tempat Pemrosesan akhir (TPA) Regional Mammitarang (Manado, Minahasa, Minahasa Utara & Bitung), TPA Regional Talumelito (Gorontalo), dan TPA Cipeucang Tangerang Selatan.

Kemudian TPA Tanah Bumbu, TPA Pesisir Selatan, TPA Dairi, TPA Regional Piyungan dan TPA Kendal. Selain itu juga untuk pengelolaan drainase 15.480 KK dan infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) berbasis masyarakat untuk 74.710 KK.

Sementara itu, untuk penyediaan air minum anggaran yang dianggarkan sebesar Rp 4,47 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) 1.874 liter per detik di Wosusokas, Batu Mentas Belitung, Bintang Bano, dan Raknamo. Peningkatan kapasitas SPAM sebesar 960 liter per detik antara lain di Regional Kartamantul II, Regional Banjarbakula II, SPAM IKK Way Ratai Pesawaran.

Kemudian perluasan jaringan layanan SPAM sebesar 32.193 Sambungan Rumah (SR) antara lain untuk Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Durolis, JDU SPAM Kota Bandar Lampung, dan JDU SPAM Kota Semarang Barat.

Selanjutnya, pengembangan SPAM untuk Kawasan Strategis Pariwisaran Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Tanjung Kelayang, pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar 400.000 SR untuk 2.500 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk penataan kawasan permukiman, Basuki mengatakan, anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp 3,67 triliun.

Dananya akan digunakan untuk penataan kawasan permukiman perkotaan seluas 1.221 ha diantaranya untuk penataan kawasan kumuh di Parit-Tanjung Pandan, Tegalsari-Medan dan Tuan Kentang-Palembang.

"Lalu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) seluas 825 Ha dan dukungan untuk penataan 5 KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, dan Likupang," urai Basuki.

Berikutnya, pembangunan gedung sebesar Rp 2,69 triliun antara lain untuk bangunan gedung dan lingkungan seluas 211.420 meter persegi.

Di antaranya rehab gedung BPKP dan Kejati Provinsi Sulteng, rehab Masjid Nyak Sandang, Baiturrahman, Istiqlal.

Selain itu juga untuk rehabilitasi Kantor Lembaga Kepresidenan, gedung KONI, Kampus I Unisma, Istana Maimoon, Pasar Aksara dan Prawirotaman, Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan UNCEN, UNIPA dan UNMUS, Kebun Raya (Bogor, Megawati, dan Purwodadi), Pantai Panjang Bengkulu, Alun-alun Bung Karno Ungaran, Benteng Pendem Ngawi, Nagari 1000 Rumah Gadang.

Terakhir pengembangan 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seluas 25.400 meter persegi di Kalimantan, NTT, dan Papua yakni PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei kelik, PLBN Long Nawang, PLBN Labang, PLBN Long Midang, PLBN Sei Pancang, PLBN Oepoli, PLBN Napan, dan PLBN Yetetkun.