Kementerian PUPR Siap Bantu Pemda Relokasi Warga di Kawasan Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap membantu relokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh. Hal ini dengan catatan, pemerintah daerah sedia membantu dalam penyediaan lahan relokasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana mengatakan, pada dasarnya pemerintah pusat bersedia berkolaborasi dengan pemda dalam menyediakan hunian layak huni di daerah.

Meski demikian, pemda juga perlu berperan aktif dalam mendukung program perumahan yang kini diwujudkan melalui Program Satu Juta Rumah.

Ada banyak program penyediaan rumah yang menjadi program kerja Kementerian PUPR, misalnya rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya atau bedah rumah dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas seperti pembangunan jalan lingkungan, saluran air dan listrik di perumahan bersubsidi pemerintah.

"Pemda dapat memilih program yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di daerah," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2019).

Dalam audiensi dengan Walikota Langsa, Usman Abdullah, yang dilangsungkan, Jumat (28/6/2019) kemarin, Dadang menekankan, pemda harus dapat memastikan ketersediaan lahan yang memadai bila ingin merelokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh.

Pasalnya, warga yang terkena dampak relokasi juga memerlukan bantuan berupa hunian yang layak, sehingga tidak memunculkan kawasan kumuh baru.

"Jika Pemda sudah menyiapkan lahan sebagai pengganti tempat tinggal warga yang di relokasi, kami siap membantu untuk penyediaan hunian. Pemda juga harus segera mengajukan proposal bantuan pembangunan rumah ke Kementerian PUPR untuk dapat kami tindak lanjuti di lapangan," tuturnya.

Kementerian PUPR Walikota Langsa Usman Abdullah saat audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Dadang Rukmana di kantornya, Jumat (28/6/2019).

Sementara itu, Usman menuturkan, saat ini pihaknya tengah berupaya menata kawasan di sepanjang bantaran Sungai Langsa dan kawasan di sepanjang rel kereta api yang sudah tak berfungsi di wilayahnya.

Penataan bantaran Sungai Langsa yang ada di Kota Langsa sangat mendesak untuk dilakukan. Hal itu diperlukan untuk mempermudah normalisasi aliran air dan mengantisipasi terjadinya bencana banjir di musim hujan.

"Kami tidak ingin ada bencana banjir terjadi di Langsa. Untuk itu kami ingin agar di sepanjang bandaran sungai Langsa bebas dari hunian warga," jelas Usman.

Setidaknya, dibutuhkan sekitar 3.000 hunian pengganti bagi warga yang terkena dampak relokasi di kedua kawasan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memerlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk merealisasikannya.

"Kami sudah menyiapkan lahan seluad 68 hektar di dua lokasi yang berbeda untuk relokasi warga yakni 50 hektar di Kampung Timbang dan 18 hektar di Lobani. Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu kami dalam pembangunan rumah warga," tuntasnya.