Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kompas.com - 02/03/2021, 07:00 WIB
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021). DOK. Humas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN)Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan ketika meninjau lokasi yang teridentifikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Grand Kota Bintang, Kota Bekasi, Rabu (26/1/2021).

Selain itu, keadilan restoratif juga mengedepankan kepentingan umum dengan pelaksanaan sanksi lebih cepat.

Jika dibandingkan secara konvensional, tentu akan diberikan sanksi berupa pidana kepada pelaku dan hal itu dinilai membutuhkan waktu yang tak sedikit. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam memberikan keadilan restoratif, Pemerintah meminta pendapat penegak hukum, seraya  tetap berpedoman dan disesuaikan dengan UUCK dan aturan turunannya.

Baca juga: Masyarakat Bisa Akses Dokumen Tata Ruang dan Pertanahan Lewat JDIH

Tak serta merta memberikan keadilan restoratif, Pemerintah juga akan melihat pada audit tata ruang.

Selain itu, di dalam keadilan restoratif, sang pelaku harus mengakui kesalahannya bahwa tindakan yang dilakukan memang keliru.

Setelah itu, mereka harus membangun sesuai dengan tata ruang yang ditujukan untuk kepentingan umum.

"Jadi, kepentingan umum terpenuhi, rasa keadilan ada, ada partisipasi publik, cepat, dan sederhana. Itulah asas-asas yang diatur dalam keadilan restorarif," tuntas Andi.

Adapun keadilan restoratif disebutkan sebagai sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 196.

Berikut ini bunyinya:

Pasal 196

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pernantaan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang,
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbuikan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.