Perpres 60/2020 Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Koridor Timur Jakarta

Kompas.com - 23/02/2021, 15:00 WIB
Megaproyek Kota Meikarta (Dok. Meikarta) Megaproyek Kota Meikarta (Dok. Meikarta)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Aturan tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur.

Menurut Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Lucky Harry Korah, terbitnya aturan tersebut semakin memantapkan sisi ekonomi kawasan koridor timur Jakarta untuk cepat tumbuh.

"Jadi, regulasi ini memperkuat dan mempertegas bahwa di kawasan ini punya potensi untuk cepat tumbuh, dari sisi ekonomi," tutur Lucky dalam webinar, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Menurut REI, Koridor Timur Jakarta Bakal Paling Cepat Bangkit

Menurut Lucky, kawasan ini sangat menarik perhatian masyarakat dan tentunya pengembang karena sudah dilengkapi berbagai macam infrastruktur luar biasa.

Sebut saja, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Elevated) II, Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandara (KCJB), Pelabuhan Patimban, dan masih banyak lagi.

Selain itu, kawasan ini juga diprediksi akan mengawali pemulihan perekonomian Pasca-pandemi Covid-19.

Lucky mengatakan, kehadiran beleid tersebut juga memberikan kepastian hukum untuk investasi bagi swasta atau pengembang dalam perencanaan pembangunan nasional.

"Dengan adanya Perpres ini, tentunya swasta itu punya payung ya. Lalu, ada regulasi selanjutnya yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)," lanjut dia.

Baca juga: Sejumlah Masalah Menghantui Koridor Timur Jakarta

Kehadiran Perpres tersebut juga membuat swasta atau pengembang merasa aman dalam berinvestasi di kawasan koridor timur Jakarta.

Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Jabodetabek-Punjur, terdapat enam isu strategis yang akan dilakukan Pemerintah.

Keenam isu tersebut yakni, pengendalian banjir, pemenuhan ketersediaan air baku, dan penanganan sampah dan sanitasi.

Kemudian, antisipasi penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang, mengatasi kemacetan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X