REI Usul Izin Investasi Cukup dengan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kompas.com - 20/11/2020, 11:39 WIB
Kantor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Dok. Istimewa/Wakil Menteri ATR/BPN/Surya TjandraKantor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam penyusunan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar konsultasi publik secara virtual dengan sejumlah perwakilan masyarakat dan asosiasi usaha, salah satunya Real Estate Indonesia (REI), Kamis (19/11/2020).

Dalam rapat konsultasi, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Hari Ganie mengaku telah memberikan sejumlah usulan kepada pemerintah.

Salah satu usulannya adalah perizinan investasi cukup dengan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) jika sudah tersedia Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal itu, menurutnya sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja guna memberikan kepastikan hukum bagi investor.

Baca juga: Terkait UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Bakal Siapkan Lima RPP

"Sedangkan kalau belum tersedia RDTR, maka mekanismenya melalui Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota," kata Hari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Karena pentingnya RDTR sebagai acuan kemudahan berinvestasi maka perlu juga ketersediaan RTRW/RDTR yang berkualitas. Sehingga, data yang digunakan harus lengkap dan akurat.

“Sebab itu, perlu adanya kewajiban agar seluruh instansi dan dinas di daerah memberikan data yang benar, lengkap dan dapat diandalkan untuk penyusunan rencana tata ruang termasuk informasi penggunaan tanah eksisting yang berasal dari kantor pertanahan,” jelasnya.

Terlebih, urusan tata ruang dan pertanahan saat ini sudah berada di bawah satu kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hal ini tentu semakin mempermudah proses koordinasi data tata ruang dan pertanahan hingga di tingkat dinas di daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X