Atasi Banjir Melalui Sumur Resapan, Pemerintah Galang Dana Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuat pilot project atau proyek percontohan berupa penggalangan dana untuk membuat sumur resapan.

Proyek percontohan ini dirancang untuk mengatasi banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/11/2020).

"Sekarang kami sudah mulai pilot project, sudah mencari, membuat mobilisasi dana (melalui platform penggalangan dana). Kalau terkumpul dana (sekitar) Rp 5 miliar saja dari masyarakat kami bisa jadikan pilot project," jelas Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, anggaran Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai tidak fleksibel.

Hal ini disebabkan karena anggaran tahun ini telah terkunci untuk menjalankan program tahun 2020 yang telah diusulkan pada tahun 2019.

Jika target dana sekitar Rp 5 miliar telah terkumpul, masyarakat bisa meminta Pemerintah untuk menentukan model sumur resapan yang diinginkan beserta biaya yang dibutuhkan. 

"Misalnya ukuran ini (sumur resapan), harganya segini dan kami akan masukkan ke dalam e-catalog," pungkas Sofyan.

Baca juga: Wali Kota Bogor Usul Pembentukan Kementerian Khusus Jabodetabek-Punjur

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur pada 13 April 2020 silam.

Perpres tersebut diterbitkan untuk menangani masalah yang dihadapi di kawasan tersebut seperti banjir, kemacetan, permukiman kumuh, sanitasi, pengelolaan sampah, serta ketersediaan air bersih.

Presiden juga mengamanatkan pembentukan Lembaga/ Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan Jabodetabek-Punjur.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil.

Kemudian, tiga gubernur berperan sebagai Koordinator Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Lembaga/Badan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).