Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HGU di Atas HPL Disebut Bisa Redam Konflik Pertanahan

Kompas.com - 17/06/2020, 13:12 WIB
Rosiana Haryanti,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenalkan konsep pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu 90 tahun.

Usulan ini tercantum dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja Bab Pertanahan Pasal 127.

Menurut Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Andi Terisau, pemberian HGU di atas HPL dapat memperkecil potensi terjadinya konflik pertanahan.

"Khususnya perambahan area HGU yang telah berakhir hanya waktunya karena statusnya kembali menjadi HPL atas nama subyek tertentu," ucap Andi seperti dikutip Kompas.com dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (17/6/2020).

Dia menambahkan, konflik pertanahan yang berkembang di masyarakat, terjadi di tanah yang status HGU-nya belum sempat diperpanjang. Sehingga, statusnya adalah tanah negara yang dianggap dapat diokupasi pihak lain oleh sebagian masyarakat.

Baca juga: HGU Jatuh Tempo Disiapkan Jadi Lahan Baku Sawah

Jika di atas HPL dengan jangka waktu 90 tahun, nantinya akan memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak.

"Selain itu juga dapat memperpendek jalur birokrasi di bidang pelayanan pertanahan, tidak lagi diperlukan pemberian pertama kali, perpanjangan dan pembaruan, sehingga lebih efisien," tutur dia.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menyambut baik aturan ini selama ada kejelasan mengenai administrasi.

Akan tetapi, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menilai, HGU di atas HPL dapat menciptakan kontroversi ke depannya.

Dia mengingatkan, setiap produk hukum terkait agraria diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan hidup, kepastian hukum dan kemakmuran rakyat.

Baca juga: Pemerintah Dispensasi HGU/HGB Jatuh Tempo Sampai Akhir Tahun

"Sekaligus menerjemahkan kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayahnya," ujarnya.

Sementara Praktisi Agraria, sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjadh Mada Maria Sumardjono menyarankan, pemberian HGU tidak diberikan sekaligus, melainkan kumulatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA).

Selain itu, pemberian HGU juga perlu dievaluasi apakah memenuhi persyaratan untuk dapat diperpanjang atau diperbarui.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hingga 30 April, Tiket KA dari Surabaya dan Malang Diskon 20 Persen

Hingga 30 April, Tiket KA dari Surabaya dan Malang Diskon 20 Persen

Berita
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Berita
Siap-siap, Bangunan Liar di Puncak Bogor Bakal Digusur

Siap-siap, Bangunan Liar di Puncak Bogor Bakal Digusur

Berita
Resmikan Bandara Panua Pohuwato, Jokowi: Kalau Tidak Punya, Kita Kalah Saing

Resmikan Bandara Panua Pohuwato, Jokowi: Kalau Tidak Punya, Kita Kalah Saing

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ciamis: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ciamis: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Berita
Lahan Eks-HGU 250 Hektar di Ciawi Diserahkan kepada Masyarakat

Lahan Eks-HGU 250 Hektar di Ciawi Diserahkan kepada Masyarakat

Berita
Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Garut: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Garut: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Incar Pasar Lokal dan Asing, Vila Mewah di Bali Ditawarkan Rp 7,5 Miliar

Incar Pasar Lokal dan Asing, Vila Mewah di Bali Ditawarkan Rp 7,5 Miliar

Hunian
IKEA Kembali Rilis Produk Lawas, Karya 4 Desainer asal Swedia

IKEA Kembali Rilis Produk Lawas, Karya 4 Desainer asal Swedia

Interior
Hilangkan Bau Tak Sedap dari Wastafel dengan 5 Langkah Ini

Hilangkan Bau Tak Sedap dari Wastafel dengan 5 Langkah Ini

Tips
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purwakarta: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purwakarta: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karawang: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karawang: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Segera Rampung, Ini Progres Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jambi

Segera Rampung, Ini Progres Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jambi

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com