Sinarmas Land Siap Bangun Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinarmas Land menyatakan kesiapannya untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah.

“Kami siap mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan new normal di bidang perumahan," tegas Managing Director President Office Sinarmas Land Saleh Husin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/6/2020).

Sinarmas Land merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang membangun beragam produk, mulai dari kota mandiri, perumahan, kawasan komersial dan industri, hotel, hingga resor wisata.

Produk properti yang dibangun dan dimiliki pengembang ini tak hanya berada di Indonesia, melainkan juga di Asia dan Eropa.

Baca juga: Sinarmas Land Raup Rp 369 Miliar dalam Dua Bulan

Di antara sekian produk yang telah dan tengah dikembangkan oleh Sinarmas Land adalah Bumi Serpong Damai (BSD) City, Kota Delta Mas Cikarang, Kota Wisata Cibubur, dan Grand Wisata Bekasi.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyambut baik kesiapan Sinarmas Land.

Dia juga mengharapkan para pengembang properti bangkit untuk merealisasikan Program Sejuta Rumah yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Kami berharap para pengembang properti bangkit kembali melaksanakan pembangunan rumah rakyat jelang pelaksanaan new normal di sektor perumahan,” kata Khalawi.

Baca juga: Pemerintah Tambah Alokasi Bedah Rumah di Sumatera Barat 1.228 Unit

Khalawi melanjutkan, kolaborasi antara Pemerintah dan pengembang dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah sangat penting.

Pasalnya, Pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah. Dengan demikian, peran aktif pengembang dalam pembangunan perumahan sangat dibutuhkan.

Khalawi mengungkapkan, Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia memang berpengaruh pada produksi rumah yang dibangun oleh pengembang.

Karena Pandemi tersebut, Pemerintah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat para pengembang mengalami hambatan dalam proses pembangunan dan penjualan rumah.

“Namun, Pemerintah juga tetap berupaya mendorong agar penyediaan rumah untuk masyarakat dapat dipenuhi dengan baik,” ucap Khalawi.

Maka dari itu, imbuh Khalawi, Pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan untuk mencari solusi bersama terkait berbagai hambatan yang dialami para pengembang.