Kebutuhan Irigasi Lumbung Pangan Baru Rp 1,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial kawasan aluvial di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu (14/6/2020).

Eks-PLG tersebut merupakan bagian dari rencana lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024.

Basuki mengungkapkan, Kalimantan Tengah merupakan kawasan food estate yang tepat karena dinilai lengkap.

"Menurut saya, Kalimantan Tengah merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik," kata Basuki seperti dikutip Kompas.com dari laman Kementerian PUPR, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Food Estate 165.000 Hektar Eks Lahan Gambut Siap Berproduksi Tahun 2022

Pada hari pertama kunjungannya, Sabtu (13/6/2020), Basuki berkunjung ke Daerah Irigasi (DI) Rawa Dadahup, DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas.

Sejumlah infrastruktur yang ditinjau adalah kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi.

Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 hingga 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektar senilai Rp 73 miliar.

Kemudian, pada tahun 2021 seluas 33.335 hektar senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 dengan anggaran sebesar Rp 497,2 miliar.

Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektar dengan anggaran Rp 26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektar dengan anggaran Rp 47 miliar.

Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di DI Rawa Tahai, DI Tambak Sei Teras, DI Tambak Bahaur, serta DI Rawa Belanti.

Dalam melakukan rehabilitasi, Basuki berpesan perlu memerhatikan kaidah-kaidah hidrologi tata air.

Karena, kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah.

"Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi & ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," tegas Basuki.

Dari 165.000 hektar lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Rinciannya, sekitar 28.300 hektar kondisi irigasinya masih baik dan 57.200 hektar lahan perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun.

Sementara 79.500 hektar sudah berupa semak belukar. Jadi, perlu dilakukan pembersihan (land clearing), tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

Pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama dengan Kementerian BUMN melalui skema investasi.

Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik.