Rencana Pembangunan Gedung Parlemen India Dikritik Keras

KOMPAS.com - Pemerintah India berencana merombak kompleks pemerintahan mereka.

Rencana tersebut mencakup penghancuran beberapa gedung pemerintah dan perombakan gedung parlemen yang dibangun pasca-kemerdekaan.

Gedung-gedung tersebut bukan merupakan bangunan cagar budaya.

Sebagai gantinya, akan dibangun tempat tinggal dan kantor khusus bagi perdana menteri India.

Pemerintah India bekerja sama dengan firma desain HCP merancang kompleks parlemen baru tepat di samping bangunan eksisting.

Baca juga: India Krisis Udara, Sebuah Bar Jual Oksigen Murni

Gedung baru ini diperkirakan menghabiskan dana 9,22 miliar rupee atau sekitar Rp 1,79 triliun.

Melansir laman Strait Times, Minggu (24/5/2020), rencana ini membuahkan pertentangan. Proyek kontroversial ini banyak dikritik oleh perencana kota dan kelompok masyarakat sipil.

Para penentang rencana pembangunan gedung ini mempertanyakan mengapa Pemerintah India tidak mencontoh bangunan parlemen di seluruh dunia, dan merenovasi struktur yang kini sudah berusia 100 tahun itu.

Selain itu, para penentang juga mempertanyakan penggunaan dana pembangunan tersebut.

Mereka berpendapat, sebaiknya dana itu dialihkan untuk membersihkan kota, mengingat Delhi dikenal sebagai salah satu kota paling tercemar di dunia.

Para kritikus juga menyatakan keprihatinannya bahwa perombakan akan menghancurkan bangunan paling ikonik India dan melanggar ruang hijau.

Salah satu penentang rencana ini, Anuj Srivastava menuturkan, tidak ada transparansi dan konsultasi dalam perencanaan pembangunan.

Srivasta yang juga merupakan seorang arsitek mengatakan, rencana pembangunan ini merupakan proyek yang menunjukkan kesombongan Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan citranya.

Baca juga: Potensi Besar Bisnis Co-Living di India

Direktur Desain HCP Bobby Desai membantah tuduhan itu. Dia mengungkapkan, bangunan tersebut sejak awal memang tidak dirancang untuk digunakan sebagai gedung parlemen bagi negara berpenduduk 1,4 miliar tersebut.

Sebagai informasi, saat ini, ada 550 perwakilan rakyat yang duduk dalam gedung tersebut.

Namun jumlah perwakilan masyarakat tersebut dirasa kurang, karena berdasarka pada sensus tahun 1971 ketika populasi India masih 580 juta orang.

Nantinya, jumlah kursi di parlemen akan ditinjau pada tahun 2026. Beberapa piihak memperkirakan, jumlahnya akan bertambah menjadi 900 orang.

"Setelah kemerdekaan, parlemen terlalu kecil, karena bangunan yang ada merupakan tempat untuk menampung dewan untuk pemerintahan British Raj," ujar Desai seperti dikutip dari laman The Guardian.

Desai bersikeras, bahwa gedung yang saat ini digunakan tidak aman. Dia juga menyatakan, keberadaan gedung baru merupakan satu-satunya pilihan.

"Bangunan ini menyandang status sebagai warisan dan secara fisik tidak dapat diperluas lebih jauh," kata Desai.

Dia menambahkan, desain gedung parlemen yang baru juga akan mencakup ruang hijau publik seluas 75 hektar.