Covid-19, New Normal, dan Krisis Properti (II)

PANDEMI Covid-19 yang disebabkan SARS-CoV-2 tengah menghantam dunia sehingga menyebabkan terjadinya krisis.

Selain merenggut puluhan ribu korban jiwa, wabah ini juga mengganggu kegiatan ekonomi di banyak sektor.

Pemberlakuan lock down serta kebijakan-kebijakan lainnya untuk menghambat penyebaran Covid-19 menyebabkan perputaran roda ekonomi seolah terhenti, hingga pada akhirnya terjadi krisis ekonomi.

Sejatinya, setiap krisis bersifat multidimensi. Dampak dari Pandemi Covid-19 mulai dirasakan sejalan dengan turunnya perputaran ekonomi secara drastis.

Ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan mengenai relasi Covid-19 dengan kebiasaan baru dan dampaknya pada bisnis dan industri properti.

Tulisan pertama, dapat dibaca dengan mengklik tautan ini: Covid-19, New Normal, dan Krisis Properti (I)

Dalam menghadapi krisis yang dipicu Pandemi Covid-19, strategi dan pola kerja yang digunakan umumnya meliputi 3 tahapan, yakni tanggap darurat, upaya pemulihan, dan normalisasi.

Dalam tulisan ini, fokus utama saya lebih pada aspek ekonomi dan sektor properti. Untuk itu kita harus memahami terlebih dahulu krisis ekonomi yang terjadi saat ini berbeda bila dibandingkan dengan Great Depression 1929, Krisis Moneter 1997, dan Global Financial Crisis 2008.

Ketiga krisis ini bersumber dari krisis di sektor keuangan. Great Depression dan Global Financial Crisis berawal dari Amerika Serikat yang dipicu masing-amsing oleh kejatuhan pasar modal dan SubPrime Mortgage. 

Sedangkan Krisis Moneter menghancurkan negara-negara di Asia Tenggara.

Karena sumber awalnya dari sektor keuangan, maka solusi utama adalah mengguyur sektor keuangan dengan likuiditas murah (quantitative ease). Terbukti, cara tersebut ampuh membangkitkan kembali sektor keuangan. 

Namun, cara ini belum tentu sama jitunya jika diterapkan pada krisis akibat Covid-19. Karena krisis ini penyebab utamanya adalah virus atau aspek kesehatan yang memaksa kegiatan ekonomi terhenti.

Meski demikian, cakupan krisis ekonomi akibat Covid-19 ini sangat luas dan mendunia, sehingga dampaknya sangat berat.

Hal ini terlihat dari proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2020 yang diperkirakan terkoreksi 630 basis poin menjadi minus 3 persen.

Untuk itu, pada tahapan Tanggap Darurat, fokus utama yang dilakukan adalah memastikan kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan normal secara bertahap. Terutama menyangkut kebutuhan dasar dan sektor prioritas.

Bagi para pelaku ekonomi, krisis Covid-19 yang memaksa Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan anjloknya penerimaan usaha.

Dengan demikian, arus kas atau cashflow menjadi negatif dan perusahaan sangat kesulitan untuk mampu membayar semua kewajiban rutin seperti gaji karyawan, biaya operasional, kewajiban kepada bank dan lembaga pembiayaan, maupun kewajiban kepada mitra bisnis dan lain-lain.

Terlebih, tidak semua pelaku usaha mempunyai cadangan dana yang cukup untuk membiayai negative cahsflow .

Adalah menjadi penting untuk memastikan pelaku usaha tetap bertahan dan mempunyai cukup nafas untuk melewati masa sulit ini.

Oleh karena itu, pelaku usaha harus fokus pada dua hal, yakni:

1. Menata kembali semua pengeluaran dan membuat prioritas sesuai kemampuan.

Bila perlu, melakukan restrukturisasi atas kewajiban yang tidak bisa dilakukan tepat waktu karena menurunnya pendapatan. Pelaku usaha harus mampu meyakinkan mitra usaha perihal masa depan yang cerah.

2. Lakukan inovasi dan terobosan untuk bisa sesegera mungkin meningkatkan pendapatan.

Relaksasi

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi panglima dalam pemulihan krisis.

Mereka harus mendukung melalui kebijakan relaksasi di sektor keuangan secara masif dan ekstrim.

Mengguyur pasar dengan likuiditas keuangan berbunga murah bisa membantu kembali berputarnya ekonomi secara cepat.

Demikian halnya dengan relaksasi berbagai kebijakan sektor keuangan harus dipandu OJK secara cepat dan tegas agar tekanan keuangan bisa segera berkurang.

Jika ini bisa dilakukan, tekanan kewajiban terhadap bank dan lembaga pembiayaan akan bergulir bak bola salju (snow ball effect).

Hasilnya, bukan tidak mungkin dapat menurunkan tekanan keuangan pelaku ekonomi secara menyeluruh, mulai dari korporasi besar hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dengan demikian, bisa mencegah terjadinya gemolbang pemutusan hubungan kerja (PHK), seraya bisnis dan usaha tetap berjalan.

Di sisi lain, stimulus ekonomi seperti penangguhan pembayaran pajak, listrik, diskon bahan bakar minyak (BBM), dan lain-lain berpotensi dapat menurunkan beban-beban biaya. 

Stimulus ekonomi dan relaksasi kebijakan menjadi sangat penting agar dalam jangka pendek Pemerintah bisa menunjukkan kepada masyarakat adanya dukungan yang sangat masif.

Tujuannya, agar rasa percaya diri dan optimisme masyarakat dan pelaku usaha kembali bangkit. 

Dukungan stimulus ekonomi harus dikawal dengan komunikasi publik yang sangat kuat (crisis public relation) agar seluruh stake holders tahu bahwa pemerintah memegang komitmen mendukung bangkitnya sektor perekonomian bangsa.

Badai Pasti Berlalu

Saat masa Tanggap Darurat, seringkali kita panik dan hanya berpikir bagaimana mengatasi masalah saat ini.

Itu betul, fokus utama adalah menyelesaikan permasalahan tekanan keuangan yang sangat berat.

Sejarah membuktikan, bahwa setelah krisis besar akan terjadi pertumbuhan ekonomi secara luar biasa.

IMF sendiri sudah memproyeksikan bahwa ekonomi kita akan tumbuh 8,2 persen pada tahun 2021. Ini adalah kesempatan emas buat Indonesia.

Khusus di sektor properti, kita sudah alami salah satu ledakan properti terbaik pada tahun 2011 sampai dengan 2013 setelah terjadinya Krisis Financial Global tahun 2008.

Untuk itu, rencana aksi dan program kerja pada tahapan Tanggap Darurat harus mempunyai spirit going concern dan sustainability.

Pelaku usaha harus bertindak simultan, terus berupaya menjalankan operasional perusahaan dengan menjaga keseimbangan arus kas dan kondisi keuangan perusahaan saat ini.

Seraya tetap harus mampu membaca peluang usaha yang akan terjadi setelah Pandemi Covid-19 berakhir dan siap untuk mengambil peluang usaha tersebut, termasuk peluang dan tantangan The New Normal.

Sinyalemen positif kebangkitan properti sejatinya sudah terlihat dari realisasi investasi asing (PMA) dan domestik (PMDN) yang tembus hingga sekitar Rp 100 triliun untuk 1.245 proyek yang telah disetujui pada Kuartal I-2020.

Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 lalu yang mencapai total investasi sekitar Rp 85,15 triliun untuk 775 proyek.

Jadi, tetap jaga spirit going concern and sustainability!