REI Siap Pasok 250.000 Rumah, Asal Dana Subsidi Segera Cair

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, dalam enam bulan ke depan REI siap memasok 250.000 rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Namun hal tersebut bisa dilakukan apabila ada dukungan pencairan pembiayaan yang cepat dari pemerintah dan perbankan, apalagi di tengah Pandemi Covid-19.

"Kapasitas kami di seluruh Indonesia sudah mampu untuk mengejar jumlah itu, masalahnya ada pada anggaran subsidinya, proses di Kementerian PUPR, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan perbankan, tapi pemerintah masih mempersulit," ungkap Totok saat dihubungi Kompas.com,Jumat (5/1/2020).

Menurut Totok, pihak perbankan dalam masa krisis ini sangat selektif dan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk ASN/TNI/Polri/karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap (fix income).

Baca juga: Sektor Properti Merosot, REI Minta Pemerintah Relaksasi Lima Hal

Padahal pasar yang disasar REI paling besar adalah para karyawan swasta atau pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non-fix income).

"Misalnya Bank BRI mengharuskan pengaju pinjaman harus yang memiliki fix income. Ya ini adalah ASN dan Polri. Sedangkan market kami ini, 70 persen adalah orang-orang yang tidak memiliki fix income, 10 persen swasta dan 10 persen ASN Polri," lanjutnya.

REI menegaskan, untuk menjaga keamanan kredit dari konsumen non-fix income tersebut, pengembang siap memberikan buyback guarantee selama 6 bulan hingga 12 bulan sebagai bentuk tanggung jawab pengembang.

REI juga mengusulkan agar pemerintah segera mencairkan dana Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan pembiayaan rumah MBR yang dapat berjalan secara paralel dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

"Misalnya, selama covid-19 ini angsurannya bisa hanya bunganya saja, harga pokoknya bisa dibayar tahun depan," cetus dia.

Menurut Totok relaksasi ini perlu dilakukan untuk tetap menjalankan roda ekonomi dan bisnis properti yang berkaitan dengan keberlangsungan 13 bidang usaha dan 174 industri turunan.