Tak Terganggu Covid-19, Pengadaan Tanah KCJB Tetap Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil memastikan pengadaan tanah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tetap berlanjut.

Meskipun Pandemi Covid-19 di Indonesia makin meluas, Sofyan mengatakan mobilisasi tanah tidak akan terganggu.

"Meski demikian, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti tidak berkerumun, memakai masker, pekerjaan dilakukan secara bergilir, dan lain-lain," ujar Sofyan dalam konferensi video, Jumat (18/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Dispensasi HGU/HGB Jatuh Tempo Sampai Akhir Tahun

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, selain KCJB, proyek lainnya yang masuk dalam pipa pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama di daerah bukan wilayah episenter (red zone) Pandemi Covid-19 juga tetap dilaksanakan.

Proses pengadaan tetap sama sesuai jadwal, tidak ada yang berubah, termasuk masalah pembayaran dana talangan, dan lain-lain.

Selain KCJB, PSN lain yang terus dikebut pengadaan tanahnya adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang saat ini sudah mencapai lebih dari 96 persen.

"Oleh karena itu, saya tidak melihat akan ada penundaan signifikan dari PSN-PSN tersebut," imbuh Sofyan.

Pihaknya tinggal menunggu permintaan dari Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan kebutuhan pengadaan tanah PSN terkait.

Baca juga: Layanan Hak Tanggungan Elektronik Tembus 50 Persen

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin mengumumukan, capaian pengadaan tanah sampai akhir tahun 2019 mencapai lebih dari 38.000 hektar.

Capaian pengadaan tanah tersebut terdiri dari penyediaan tanah untuk pembangunan jalan tol, rel kereta api, irigasi, hingga bendungan.

Rinciannya, untuk pembangunan 60 ruas jalan tol seluas 16.582 hektar, 16 jaringan rel kereta api seluas 728,6 hektar, 12 proyek irigasi seluas 768,02 hektar, 26 proyek bendungan seluas 7.946 hektar.

KementerianATR/BPN juga mengadakan tanah untuk proyek-proyek lain seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dukungan energi listrik, dan kilang minyak.

“Kementerian ATR/BPN juga berhasil menyelesaikan pengadaan tanah untuk 2 proyek KEK seluas 8.183 hektar, 1 proyek pembangunan PLBN seluas 50,2 hektar, 13 proyek infrastruktur kelistrikan seluas 4,131 hektar dan 1 proyek kilang minyak seluas 43,01 hektar,” ucap Arie.

Di samping itu, Ditjen Pengadaan Tanah juga memiliki kegiatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di mana pada tahun 2019 berhasil memetakan 3,3 juta hektar atau 90,88 persen dari target awal 3,7 juta hektar.

Secara nasional, sampai dengan tahun 2019 seluas 32 juta hektar atau setara dengan 51,51 persen berhasil terpetakan.

Kementerian ATR/BPN sendiri mendukung penuh upaya Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dengan mengalihkan anggaran Rp 1,9 triliun dari total anggaran Rp 10,096 triliun.

Postur anggaran yang berubah tersebut berasal dari pengeluaran sosialiasi program kerja, workshop, support management, perjalanan dinas, dan perubahan kontrak tahun tunggal atau single year contract menjadi multi years contract atau kontrak tahun jamak yang sudah dilelang.