UPDATE: 15 April, Penyaluran Subsidi FLPP Capai Rp 3,23 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mencatat, penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per Rabu (15/4/2020) senilai Rp 3,23 triliun untuk 32.217 unit rumah.

Data tersebut menunjukkan, sepertiga dari target realisasi tahun ini telah tercapai.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penyaluran FLPP Tahun 2020 sebesar Rp 11 triliun yang terdiri dari Rp 9 triliun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rp 2 triliun dari dana pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah.

Dengan demikian, total penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai 15 April 2020 sebesar  Rp 47,605 triliun untuk membiayai 687.819 unit rumah.

Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP Kementerian PUPR bekerja sama dengan 37 bank pelaksana yang terdiri dari 10 Bank Umum Nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga 15 April 2020, PPDPP mencatat 5 bank pelaksana dengan realisasi tertinggi, yakni BTN dengan penyaluran sebanyak 19.776 unit rumah, BNI dengan penyaluran 2.739 unit rumah, BTN Syariah dengan penyaluran 2.484 unit rumah.

Baca juga: Selama WFH, Layanan Subsidi Rumah FLPP Dinilai Lebih Efisien

Kemudian, BRI Syariah dengan penyaluran 1.127 unit rumah serta Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan penyaluran sejumlah 1.066 unit rumah.

BJB merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang berhasil menembus seribu unit rumah.

Direktur Utama PPDPP Arief Sabarudin menyampaikan, PPDPP terus mendorong BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dalam penyaluran dana FLPP.

“Kami terus mendorong dan memberikan perhatian yang tinggi kepada BPD akan terus meningkatkan perannya dalam menyalurkan dana FLPP”," terang Arief dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Sejauh ini, PPDPP terus melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kuota year to year  (tahun ke tahun) kepada BPD.

Caranya dengan menggalakkan kegiatan sosiliasasi di daerah dan menjadikan BPD leading di daerahnya masing-masing.

Lalu, melakukan evaluasi BPD dengan para ahli serta menggelar kegiatan diskusi ringan dengan BPD secara rutin.