Pertimbangan Jadebotabek "Lockdown", BPJT Bahas Pembatasan Lalin Jalan Tol

Kompas.com - 29/03/2020, 15:50 WIB
Susana di jalan Tol Dalam Kota arah Grogol dari Semanggi setelah dibuka kembali pada Kamis (26/9/2019) pagi. Dokumentasi PT Jasa Marga (Persero)Susana di jalan Tol Dalam Kota arah Grogol dari Semanggi setelah dibuka kembali pada Kamis (26/9/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) tengah membahas pembatasan pergerakan transportasi guna mencegah meluasnya penyebaran virus SARS-CoV-2.

Hal ini sekaligus sebagai antisipasi kemungkinkan karantina wilayah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, dan wilayah penyangganya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

"Kami sedang membahasnya secara teknis sambil menunggu hasil rapat terbatas (ratas) yang akan digelar Senin (30/3/2020)," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit menjawab Kompas.com mengenai Telegram Polda Metro Jaya terkait penutupan jalan/ jalan tol, Minggu (29/3/2020).

Menurut Danang, jika hasil ratas memutuskan pelarangan mobilitas maka yang akan menjadi fokus utama adalah akses masuk dan keluar Jakarta dan Jabodetabek.

Sebagai konsekuensi jika opsi karantina wilayah Provinsi DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya diterapkan, operasional jalan tol termasuk yang akan dibatasi. 

Pembatasan mobilitas di jalan tol ini akan melibatkan pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Citramarga Nusaphala Persada Tbk.

Baca juga: BPJT Siapkan Empat Skenario Terkait Mudik Lebaran 2020

Sedangkan angkutan barang yang menggunakan jalan tol tetap diizinkan dengan check point pemeriksaan kesehatan pengemudi dan akan disiapkan juga lokasi disinfektasi di Tempat Istirahat dan Tempat Istirahat Pelayanan (TI/TIP) tertentu.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru Santoso mengatakan, pembatasan pergerakan transportasi merupakan kewenangan Pemerintah.

"Saat ini sedang dibahas intensif oleh Pemerintah bersama dengan para stakeholders terkait, dan kami termasuk salah satunya," ujar Heru.

Apa pun keputusan yang akan ditetapkan Pemerintah, Heru mastikan Jasa Marga  akan mendukung dan mengikuti keputusan tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X