Ini Rincian Lima Proyek Infrastruktur Rp 57,18 Triliun yang Ditawarkan ke Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan lima proyek infrastruktur kepada investor dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 57,18 triliun.

Kelima proyek yang ditawarkan tersebut yakni sistem pembayaran transaksi tol non-tunai nirsentuh Multi Lane Free Flow(MLFF), Tol Layang Cikunir-Karawaci, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg, dan Tol Bogor-Serpong via Parung, serta Jalan Nasional Lintas Nasional Timur Sumatera di Provinsi Riau.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti penawaran proyek KPBU ini digelar dalam acara market sounding atau penjajakan minat pasar yang bertujuan  menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur kepada calon investor.

“Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency,” ucap Anita saat membacakan sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, Rabu (11/3/2020). 

Baca juga: Rabu Pagi, Market Sounding KPBU Sistem Pembayaran Tol Nirsentuh

Dia melanjutkan, pembangunan jalan tol dan jalan nasional memiliki peran vital dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Untuk itu, penyelenggaraan penjajakan minat pasar sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi berbagai terobosan pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.

“Hari ini Kementerian PUPR telah menjalankan apa yang menjadi arahan Presiden untuk percepatan proyek–proyek strategis infrastruktur. Saya kira melalui kegiatan ini Kementerian PUPR sudah terbuka, profesional, dan hasil kerjanya cepat,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama dampak dari virus Corona, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.

Baca juga: Korea, Rusia, dan Taiwan Berminat Kembangkan MLFF di Indonesia

Siapa pun pemenangnya harus dapat merangkul pengusaha-pengusaha di daerah agar mereka dapat bersinergi, termasuk UMKM-nya.

"Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi Pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut,” ujar Bahlil.

Berikut rincian lima proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta dengan skema KPBU:

1. Teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai nirsentuh MLFF senilai Rp 2,923 triliun untuk trase jalan tol sepanjang 1.713 kilometer.

2. Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci senilai Rp 26,15 triliun sepanjang 40 kilometer.

3. Preservasi Jalan Nasional Lintas Nasional Timur Sumatera di Provinsi Riau senilai Rp 654,8 miliar dengan panjang 43 kilometer.