Ini Rincian Lima Proyek Infrastruktur Rp 57,18 Triliun yang Ditawarkan ke Swasta

Kelima proyek yang ditawarkan tersebut yakni sistem pembayaran transaksi tol non-tunai nirsentuh Multi Lane Free Flow(MLFF), Tol Layang Cikunir-Karawaci, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg, dan Tol Bogor-Serpong via Parung, serta Jalan Nasional Lintas Nasional Timur Sumatera di Provinsi Riau.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti penawaran proyek KPBU ini digelar dalam acara market sounding atau penjajakan minat pasar yang bertujuan  menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur kepada calon investor.

“Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency,” ucap Anita saat membacakan sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, Rabu (11/3/2020). 

Dia melanjutkan, pembangunan jalan tol dan jalan nasional memiliki peran vital dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Untuk itu, penyelenggaraan penjajakan minat pasar sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi berbagai terobosan pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, salah satunya melalui skema KPBU.

“Hari ini Kementerian PUPR telah menjalankan apa yang menjadi arahan Presiden untuk percepatan proyek–proyek strategis infrastruktur. Saya kira melalui kegiatan ini Kementerian PUPR sudah terbuka, profesional, dan hasil kerjanya cepat,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama dampak dari virus Corona, bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.

Siapa pun pemenangnya harus dapat merangkul pengusaha-pengusaha di daerah agar mereka dapat bersinergi, termasuk UMKM-nya.

"Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi Pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut,” ujar Bahlil.

Berikut rincian lima proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada swasta dengan skema KPBU:

1. Teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai nirsentuh MLFF senilai Rp 2,923 triliun untuk trase jalan tol sepanjang 1.713 kilometer.

2. Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci senilai Rp 26,15 triliun sepanjang 40 kilometer.

3. Preservasi Jalan Nasional Lintas Nasional Timur Sumatera di Provinsi Riau senilai Rp 654,8 miliar dengan panjang 43 kilometer.

4. Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg dengan nilai Rp 18,51 triliun untuk trase sepanjang 38,6 kilometer.

5. Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung Rp 8,95 triliun sepanjang 31,12 kilometer.

Sebelumnya, Anita dan Eko kompak mengungkapkan besaran investasi kelima proyek tersebut senilai Rp 62 triliun.

Seperti artikel berikut ini:

Rinciannya, MLFF membutuhkan investasi Rp 2,923 triliun. Kemudian, Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci senilai Rp 26,15 triliun, preservasi Jalan Nasional Lintas Nasional Timur Sumatera di Provinsi Riau Rp 585,3 miliar.

Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg dengan nilai Rp 23,16 triliun, dan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung Rp 9,077 triliun.

Kemudian, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, angka tersebut diralat menjadi Rp 57,18 triliun.