Skema KPBU, Cara Kreatif Pendanaan Infrastruktur Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna membiayai pembangunan infrastruktur yang menunjang industri pariwisata, Pemerintah gencar mencari alternatif sumber pendanaan.

Salah satu caranya adalah bekerja sama dengan swasta yang dijembatani PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Skema kreatif yang dapat ditempuh adalah dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luki Alfirman mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata tak cukup menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Dukung Destinasi Labuan Bajo, Kementerian PUPR Bikin Jalan Lebih Mulus

“Karena ruang fiskal terbatas, pembangunan infrastruktur tak hanya bisa menggunakan APBN saja,” ucap Luki pada acara “Nyaman Berlibur Karena Infrastruktur”, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Luki melanjutkan, dengan adanya skema pembiayaan KPBU tersebut dapat meringankan beban APBN dan memberikan peluang kepada swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan pariwisata di Indonesia.

Pasalnya, sektor pariwisata Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan lebih maksimal. Hal ini karena beberapa indikator yang menunjukkan tren peningkatan.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai transaksi ekonomi Indonesia yang diciptakan sektor pariwisata pada tahun 2017 lalu sebanyak Rp 634 triliun atau meningkat 8,4 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya meraup angka Rp 584,89 triliun.

Rinciannya, wisatawan domestik menyumbang angka terbesar yakni senilai Rp 243,47 triliun. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebanyak Rp 198,89 triliun.

Dengan adanya skema KPBU untuk pengembangan infrastruktur ini diharapkan dapat mempermudah pergerakan perekonomian di Indonesia seperti barang dan jasa.

"Pada gilirannya, sektor pariwisata di Indonesia juga terus meningkat," kata Luki.