Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim Absen, Rapat Banjir di DPR Ditunda

Kompas.com - 26/02/2020, 12:55 WIB
Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020). Agenda rapat hari ini ditunda karena tidak dihadir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Rosiana Haryanti/Kompas.comRapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020). Agenda rapat hari ini ditunda karena tidak dihadir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (26/2/2020) terpaksa ditunda.

Ketua Komisi V DPR RI yang juga pimpinan rapat hari ini, Lasarus menuturkan agenda tersebut ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Sedianya, agenda rapat hari ini membahas penanganan banjir di wilayah Jadebotabek.

Penundaan rapat karena tiga kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak dapat memenuhi undangan tersebut dan hanya diwakili oleh jajarannya.

Lasarus mengatakan, agenda rapat hari ini sebenarnya ingin meluruskan perdebatan mengenai banjir yang terjadi di masyarakat.

Baca juga: Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN Bakal Audit Tata Ruang

"Kami sebetulnya mengagendakan ini karena perdebatan di ruang publik sudah terlalu ramai. Nah kenapa kita tidak ketemu saja duduk satu meja sama Pak Menteri, kita bicarakan sama-sama. Tapi teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya menterinya yang datang, gubernur tidak ada yang datang," ucap Lasarus di Ruang Rapat Komisi V DPR RI.

Adapun kepala daerah yang menghadiri undangan rapat hanya Bupati Bogor Ade Yasin.

Hal ini mengundang protes dan interupsi dari anggota komisi V yang mengikuti rapat. Salah satu anggota Komisi V dari Fraksi PDI P Sadarestuwati bahkan menginterupsi jalannya rapat.

Pada awalnya, rapat berjalan lancar dan dimulai dengan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki menjelaskan hasil kerja dan perencanaan institusinya, pimpinan rapat memberikan waktu ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan paparan penanganan banjir.

Akan tetapi sebelum memulai presentasinya, Restu menginterupsi jalannya rapat. Dia memprotes ketidakhadiran para gubernur yang tidakmemenuhi undangan rapat dan hanya diwakili oleh jajaran terkait.

"Jadi kalau yang berkepentingan saja tidak hadir di sini ya tidak perlu dievaluasi," ucap Restu.

Usulan Restu tersebut disetujui oleh anggota lainnya. Setelah melalui perdebatan, Lasarus menunda agenda pembahasan banjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Berita
Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Berita
Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Kawasan Terpadu
Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Kawasan Terpadu
Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Berita
Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Konstruksi
Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Perumahan
'Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya'

"Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya"

Kawasan Terpadu
Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips
BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

Berita
Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Apartemen
1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

Perumahan
Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Berita
Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X