Bambang Soesatyo Desak Pemerintah Cari Jalan Keluar Bangun Sejuta Rumah

Kompas.com - 14/02/2020, 11:00 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan rumah rakyat miskin. Dokumentasi MPR RIKetua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan rumah rakyat miskin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mencari jalan keluar terhadap tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tahun 2020 ini, diperkirakan kebutuhan rumah bersubsidi mencapai 250.000 unit. Sedangkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) sekitar Rp 11 triliun.

Dana FLPP sebesar itu hanya bisa dimanfaatkan untuk membangun sekitar 102.500 unit rumah.

Baca juga: Jawa Barat Cetak Realisasi FLPP Tertinggi

Dengan demikian, masih ada selisih 147.500 unit rumah yang tak bisa dibangun. Artinya, kebutuhan MBR untuk memiliki hunian juga sulit dipenuhi.

"Padahal, konstitusi UUD NKRI 1945 Pasal 28 H dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Bambang saat menerima jajaran pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menggarisbawahi bahwa target pembangunan Satu Juta Rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia pada periode 2014-2019 harus dilanjutkan pada periode 2019-2024 ini.

Salah satunya dengan menambah alokasi dana FLPP dengan fasilitas bunga KPR tetap 5 persen berjangka waktu pinjaman 20 tahun bagi MBR.

Menurutnya, para pengembang khususnya yang tergabung dalam Apersi merasa gelisah karena dana FLPP 2020 diprediksi akan habis pada April 2020.

Selama political will pemerintah tetap konsisten menyiapkan hunian bagi rakyatnya sebagaimana diamanahkan Pasal 28 H UUD NRI 1945, Kementerian PUPR pasti mempunyai jalan keluar mencari tambahan pendanaan FLPP.

"Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tinggal manajemen pengaturan keuangannya saja," kata Bambang.

Dia juga mendorong Kementerian PUPR untuk duduk bersama dengan para pengembang Apersi yang jumlahnya mencapai 3.000, saling bersinergi dan menguatkan, sehingga rakyat tak menjadi korban.

"Dengan memiliki hunian yang layak, kualitas kehidupan warga akan semakin meningkat. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman, psikologis setiap anggota keluarga juga bisa terjaga. Tugas negaralah untuk mewujudkannya, bukan justru menjauhkan panggang dari api," pungkas Bambang.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X