Omnibus Law Bidang Pertanahan: Perpanjangan Hak Atas Tanah

Kompas.com - 14/02/2020, 06:30 WIB
Apa Itu Omnibus Law? KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoApa Itu Omnibus Law?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut menyusun Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, regulasi tersebut bertujuan untuk mengurangi bottleneck yang menghambat investasi.

"Sehingga diharapkan dapat lebih sederhana, komprehensif dan menyeluruh mulai dari penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, pengadaan tanah serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus," ujar Sofyan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Adapun untuk kebijakan Omnibus Law di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN akan memberikan kemudahan untuk meningkatkan sektor properti.

Baca juga: Penghapusan IMB Masuk Rencana Omnibus Law

Kemudahan itu berupa pemberian jangka waktu lebih panjang untuk Hak Guna Bangunan (HGB)  untuk tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL).

Fasilitas lain adalah pemberian jangka waktu hak atas tanah bisa diberikan bersamaan dengan perpanjangan serta pembaruan saat pemberian hak.

Senada dengan Sofyan, Staf Ahli Menteri Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Andi Tenrisau menuturkan, arah kebijakan pertanahan akan disesuaikan dengan fokus pemerintah.

Saat ini, fokus pemerintah adalah mempermudah pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Andi menambahkan, melalui regulasi ini, hak yang diberikan kepada warga negara asing merupakan hak pakai.

Dalam hak tersebut, terdapat perubahan waktu dan dengan catatan harus di atas Hak Pengelolaan (HPL) pemerintah.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Apa Itu Omnibus Law?

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X