Jangan Tunda Kebijakan Bebas ODOL 2021

INDONESIA bebas kendara over dimension over loading (ODOL) 2021 nampaknya masih mendapat kendala dengan adanya penolakan dari Menteri Perindustrian.

Padahal kesepakatan ini sudah ditandantangani oleh tiga instansi yang berkaitan langsung dengan aktivitas kendaraan barang ODOL yang sudah cukup lama direncanakan yaitu Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korlantas Polri dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan beberapa asosiasi serta pemangku kepentingan.

Over dimension adalah suatu kondisi dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik (modifikasi). Sedangkan over loading adalah suatu kondisi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan

Dampak ODOL terhadap infrastruktur dan lingkungan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan (runtuh atau putus) dan pelabuhan, penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas, dan tingginya biaya perawatan infrastruktur.

Selain itu berpengaruh juga pada proyek KPBU infrastruktur jalan, mengurangi daya saing internasional karena kendaraan ODOL tidak bisa melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan tidak dapat memenuhi Asian Free and Trade Association (AFTA).

ODOL juga cermin ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang, berdampak pada tingginya biaya operasional kendaraan, menyebabkan kerusakan komponen kendaraan, memperpendek umur kendaraan dan menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

Data Kementerian PUPR menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL. Semuanya itu bermuara pada turun atau rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas di jalan.

Kendaraan ODOL dari sisi pengusaha angkutan bisa jadi menguntungkan dalam jangka pendek, karena dapat mengangkut lebih banyak dengan frekuensi yang lebih sedikit. Namun risiko bagi publik cukup besar, yakni risiko kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan yang dilalui.

Tindakan tegas dari pemerintah untuk penanganan ODOL akan bermanfaat bagi pengurangan berbagai risiko. Namun, asosiasi dan beberapa pemangku kepentingan belum siap beradaptasi.

Jika mengikuti perkembangan kebijakan bebas ODOL sejak diluncurkan tahun 2017 hingga tahun 2020, upaya pemerintah setidaknya sudah melakukan empat hal, yaitu penguatan regulasi; sosialisasi, koordinasi dan kesepakatan; pelaksanaan program pendukung; dan penindakan dan penegakan hukum.

Dari beberapa kesepakatan yang sudah dilakukan ada hal yang dianggap berhasil, seperti PT Astra Honda Motor memberlakukan pengangkutan sepeda motor tidak ODOL, dan PT Pelindo melarang truk ODOL memasuki wilayah pelabuhan.

Hal ini sudah dapat mengubah pandangan masyarakat jika Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang yang selama ini sebagai salah satu sarang pungli, sudah tidak terjadi lagi.

Jika terbukti masih terjadi, maka sanksinya cukup berat bagi petugas yang melakukannya, dapat dipecat. Targetnya sudah menjadi tempat beristirahat pengemudi truk. Apalagi ketersediaan terminal angkutan barang di jalan nasional masih sangat minim.

Pasalnya, ada peningkatan layanan di UPPKB, seperti transparansi, penerapan teknologi sensor dimensi dan detektor truk, penerapan tilang elektronik, pengembangan big data dengan sistem jembatan timbang online, penerapan ISO 9001-2015, sertifikasi TUV Rhienland atas pelayanan UPPKB.

Aturan kewajiban uji tipe kendaraan ada pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.