Transportasi Publik Harus Jadi Program Strategis Nasional

HERU Sutomo pada 2007 mengatakan, "Buy the Service adalah sistem yang dapat diberlakukan untuk mengoperasikan bus dengan spesifikasi pelayanan, baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemerintah akan membayar operator berdasarkan tarif atas pelayanan yang mereka laksanakan, sesuai jumlah kilometer yang mereka tempuh".

Nah, terkait hal itu, mulai tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menata pelayanan transportasi umum lima kota.

Mereka adalah Surakarta (4 koridor), Yogyakarta (3 koridor), Medan (5 koridor), Denpasar (4 koridor) dan Palembang (3 koridor) dengan skema pembelian layanan alias buy the service (BTS).

Ini adalah program kelanjutan dari RPJM Nasional 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang belum terlaksana.

Sekarang dalam RPJMN 2019-2024 ditetapkan sebagai program Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Perkotaan.

Dalam perencanaan transportasi perkotaan dikenal dengan istilah push and pull strategy. Strategi ini memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi peran.

Wilayah yang dilayani transportasi umum cakupannya aglomerasi. Kebijakan push strategy oleh pemerintah daerah dan pull strategy dilakukan oleh pemerintah pusat.

Push strategy dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Pemerintah daerah melakukan pengelolaan atau manajemen pengaturan waktu dan ruang untuk akses kendaraan pribadi, yakni pengaturan ruang jalan dan pengaturan ruang parkir.

Hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk persiapan menerima kehadiran transportasi umum berbasis jalan dengan skema BTS.

Pertama, persiapan halte yang dapat berupa bus stop, halte eksisting atau kerja sama swasta melalui corporate social responsibility (CSR) atau memanfaatkan halte sebagai media iklan.

Kedua, studi kemanfaatan program, survei kondisi lalu lintas, dampak terhadap pengeluaran masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat dan harapan masyarakat.

Ketiga, melakukan sosialisasi yang dapat berupa kampanye kembali ke angkutan umum serta tata cara menggunakan angkutan umum.

Keempat, kebijakan prioritas memprioritaskan angkutan umum agar memiliki layanan yang lebih baik dari angkutan pribadi.

Kebijakan itu dapat berupa pembatasan operasional kendaraan pribadi, penerapan tarif parkir mahal di pusat kota, jalan berbayar, pajak progresif kendaraan pribadi, lajur transportasi umum (bus lane), prioritas bus di persimpangan (bus priority), dan contra flow.