SMF dan BTN Terbitkan EBA-SP SMF-BTN05 Senilai Rp 2 Triliun

Sampai saat ini SMF telah melakukan 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi. Sebanyak 12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan 1 transaksi dengan Bank Mandiri.

Seluruh transaksi tersebut mendapatkan rating idAAA dari Pefindo. Hal ini mencerminkan kemampuan untuk membayar kewajiban secara tepat waktu yang sangat kuat dan risiko default yang rendah.

Sementara bagi Bank BTN, transasksi sekuritisasi KPR melalui skema EBA-SP ini adalah yang kelima.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Mansury menuturkan, dengan terserapnya EBA-SP SMF-BTN 05, Bank BTN menjadi bank pertama yang telah 12 kali melakukan transaksi sekuritisasi aset sejak mencatatkan tahun 2009 dengan total nilai EBA sebesar Rp 11,65 triliun.

Baca juga: Hingga September, Pendapatan SMF Rp 1,1 Triliun

“Dari seluruh transaksi sekuritisasi BTN baik KIK EBA maupun EBA SP, sebanyak 7 transaksi EBA telah dilunasi seluruh outstanding EBA kelas A-nya dengan nilai total sekitar Rp 3,8 triliun sehingga makin mengukuhkan rating id.AAA atau triple A yang disematkan Pefindo,” kata Pahala.

Sejak 2009

SMF dan Bank BTN telah menginisiasi transaksi Sekuritisasi KPR sejak tahun 2009. Total sekuritisasi KPR yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini dengan skema KIK EBA maupun EBA SP hasil kerja sama dengan Bank BTN mencapai Rp 11,655 Triliun.

Rinciannya, sengan skema EBA-SP sebesar Rp 6,2 triliun, dan sisanya dengan skema KIK EBA senilai Rp 5,455 Triliun.

EBA-SP merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh SMF dan ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.20/POJK.04/2017 juncto POJK 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan, sejak awal berdirinya SMF telah mengalirkan dana ke Penyalur KPR sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai Rp 55,662 triliun.

Angka ini mencakup sekuritisasi Rp 10,155 triliun dan penyaluran pinjaman Rp 45,507 triliun, dengan 828.000 debitur dari Aceh hingga Papua.