Sektor Properti Butuh Insentif Fiskal dan Aturan Produktif

Kompas.com - 18/09/2019, 19:00 WIB
Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDERRakornas Bidang Properti Kadin Indonesia, Rabu (18/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Insentif fiskal dan keselarasannya dengan regulasi sangat dibutuhkan oleh para pengembang dalam rangka memajukan sektor properti Nasional, sekaligus mendukung terwujudnya program pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau. 

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Properti di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta (18/9/2019).

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan kesiapannya bekerja sama dengan pemerintah dalam program sejuta rumah, dengan membangun rumah tapak dan rumah susun (rusun) murah subsidi.

"Karena itu, kami berharap pemerintah dapat melakukan harmonisasi regulasi dan memberikan insentif fiskal untuk mendorong kinerja industri properti nasional," kata Rosan dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Kadin Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Pasar Properti

Seperti diketahui, pertumbuhan sektor properti dinilai masih jauh dari harapan. Kontribusi sektor ini terhadap ekonomi selama lima tahun terakhir masih di bawah 3 persen.

Angka ini diperkirakan tak akan beranjak jauh hingga 2019 berakhir. Namun, bila didorong dengan regulasi dan insentif yang sesuai, pertumbuhannya akan lebih dari itu.

"Sektor properti memang bagian dari investasi jangka panjang. Namun apabila sektor ini didorong maka akan berdampak besar ke sektor lain sehingga bisa ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” cetus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo.

Hendro mengatakan, harus diakui bahwa ada beberapa kendala aturan yang masih harus diselesaikan dengan baik dan tuntas.

"Tapi kami yakin pemerintah akan terus memperbaiki hal-hal tersebut agar iklim pro-bisnis bisa terwujud,” tambah Hendro.

Untuk itu, Kadin Indonesia bidang Properti memberikan apresiasi atas kebijakan insentif di antaranya peningkatan batasan tidak kena PPN rumah sederhana sesuai daerahnya, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam, dan peningkatan batas nilai hunian mewah yang dikenakan PPNBM.

Kebijakan lain yaitu, penurunan tarif PPh pasal 22 atas hunian mewah, dari tarif 5 persen menjadi 1 persen serta simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X