Ibu Kota Negara dan Dukungan Layanan Transportasi

Sistem jaringan transportasi terintegrasi harus terhubung antara kawasan inti pusat pemerintahan, seperti istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), taman budaya, botanical garden), dan kawasan inti ibukota negara (seperti perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pusat perbelanjaan).

Juga dengan kawasan perluasan, seperti taman nasional, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman non ASN, bandara, pelabuhan, angkutan sungai, wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta wilayah provinsi sekitarnya.

"Jaringan jalan rel di kedua bandara perlu direncanakan dan bisa diwujudkan. Jaringan rel tersebut sekaligus dapat menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang melewati ibukota negara," urai Djoko.

Oleh karena itu, penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartenaga harus dilakukan untuk mendukung aktivitas ibukota negara yang baru.

Dengan pemilihan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan peluang menata angkutan sungai di Sungai Mahakam sepanjang 900 kilometer.

Selama ini, keberadaan angkutan sungai kurang dapat perhatian. Musim kemarau tiba, angkutan sungai ke pedalaman terhambat. Debit air dangkal, kapal sulit berlayar.

Diperlukan modernisasi teknologi kapal dan bantuan subsidi operasional untuk keberlangsungan.

Angkutan sungai tidak hanya untuk angkut penumpang juga ada logistik kebutuhan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai.

Nantinya, mobilitas penduduk memakai transportasi laut dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan akan semakin banyak menuju Kalimantan Timur.

Layanan operasional kapal laut harus dibenahi. Tidak seperti sekarang, keselamatan kapal laut cukup memprihatinkan. Pembenahan layanan juga harus dilakukan di pelabuhan.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diharapkan bisa mempercepat pengembangan wilayah di sepanjang jalan pararel perbatasan di Kalimantan (1.755 kilometer) yang hampir selesai dibangun.

"Kesimpulannya, ibu kota negara baru harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan," tuntas Djoko.