Kuota FLPP Tak Kunjung Cair, REI Jabar Sangsi Target Sejuta Rumah Tercapai

Kompas.com - 24/08/2019, 17:28 WIB
Ratusan rumah murah untuk warga penghasilan rendah di Balikpapan mulai ditempati. Meski fasilitas umum, jalanan komplek, dan fasilitas air beraih dari PDAM belum terbangun, warga sudah mulai menghuni komplek. KOMPAS.com/Dani JRatusan rumah murah untuk warga penghasilan rendah di Balikpapan mulai ditempati. Meski fasilitas umum, jalanan komplek, dan fasilitas air beraih dari PDAM belum terbangun, warga sudah mulai menghuni komplek.

"Kami akan mengalihkan kuota FLPP dari bank-bank yang tidak perform itu ke BTN dan beberapa bank lain yang kehabisan kuota FLPP," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko D Heripoerwanto dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Menyerah, Kementerian PUPR Akui Tak Sanggup Bangun Sejuta Rumah

Baik buruknya kinerja bank dalam penyaluran FLPP diukur dari capaian semester pertama yang tidak mencapai 25 persen.

"Dari bank yang kami nilai tidak perform, kuotanya bisa kami alihkan ke BTN atau bank lain yang sekarang ini kehabisan kuota," ujarnya.

Dari 39 bank penyalur dana FLPP, hanya 18 bank pelaksana yang mampu menyalurkan KPR FLPP di atas 50 persen yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Adapun ke-18 bank tersebut adalah BNI, BTN, BTN Syariah, BRI, Bank Mandiri, Bank Jabar Banten, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Jatim, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Sumselbabel, dan Bank Jambi Syariah.

Penegakkan Aturan

Selain politik anggaran yang harus diubah agar lebih berpihak kepada MBR, menurut Jokowi, penegakkan aturan di tingkat daerah juga sangat lemah.

Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai aturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

PP 64/2016 merupakan peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dan kemudian, Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk MBR.

"Keduanya peraturan ini sebetulnya untuk mendorong perumahan MBR cepat bangkit. Lha ini, gimana mau bangkit, kuota saja tak kunjung cair," kata Joko.

Terakhir adalah masalah komunikasi dalam menyamakan persepsi. Menurut Joko, penting duduk bersama antara pelaku usaha perumahan, pemerintah sebagai regulator, akademisi dan stake holders lain, agar solusi atas masalah perumahan ditemukan.

"Kalau sudah ada solusi, seharusnya masalah perumahan dapat dituntaskan," cetus dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X