Miris, Pemerintah Tak Anggap Perencana Lokal

Kompas.com - 23/08/2019, 11:00 WIB
Ilustrasi arsitek yang bekerja. ShutterstockIlustrasi arsitek yang bekerja.

Selama ini, pemerintah baik kementerian maupun pemerintah daerah, secara rigid menerapkan UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi dalam setiap pekerjaan konsultan.

Praktiknya, tiap tenaga ahli yang dipekerjakan dalam pekerjaan pemerintah harus memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli (SKA). Yang paling menyeramkan dalam hal ini adalah, panitia lelang selalu mensyaratkan SKA dan ketidakadaan SKA sifatnya menggugurkan tender.

Hal ini pun sejalan dengan pengaturan kompetensi keahlian dalam seperti termaktub dalam penjelasan ps 68 UU Jakon tentang spesifikasi keahlian yang wajib ber-SKA.

Maka saya tak heran, jika ada kesan ini kejadian ini mungkin adalah titik kulminasi ketidak percayaan dirinya para ponggawa di pihak pemerintahan. Bahkan arahan Presiden pun untuk mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia sampai dianulir di level prokurmen kegiatan.

Rekan akademisi pun tak kalah keras tawa memelasnya. Bagaimana tidak, padahal di Indonesia saat ini pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota ada 66 prodi di 48 universitas, tersebar dari Aceh sampai Papua.

Bahkan ada 22 universitas asli Indonesia yang memiliki program S2.

Lengkap sudah ketidak percayaan diri kita.

Keberpihakan pemerintah pada lulusan terbaik dalam negeri begitu minim. Pemerintah nampaknya akan harus bekerja keras untuk mewujudkan program 5 tahun kedepan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif.

Kita harusnya bisa mulai dari rencana Ibukota negara baru ke Kalimantan. Di Kalimantan bukan hanya ada pohon, tapi ada juga universitas dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, ada mahasiswanya dan ada profesionalnya.

Tersenyum saya trenyuh.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X