Delapan Hal Kontroversial RUU Pertanahan

Kompas.com - 13/08/2019, 18:04 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

"Masalah lain, cita-cita administrasi pertanahan yang tunggal akan sulit dicapai, apabila RUU ini tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia," sebut Dewi. 

Ketujuh, pengingkaran terhadap hak ulayat masyarakat adat. Keberadaan masyarakat beserta hak-haknya telah diakui di dalam konstitusi.

Tapi, RUU ini dianggap Dewi justru dianggap tidak memiliki langkah konkret dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.

Terakhir, bahaya pengadaan tanah dan bank tanah. Keinginan RUU Pertanahan yang bermaksud membentuk bank tanah, nampaknya hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Bank tanah yang akan dibentuk pemerintah dinilai bakal menjadi lembaga profit yang sumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga penyertaan modal, kerjasama dengan pihak ketiga, pinjaman dan sumber lainnya.

"Jika dibentuk, bank tanah beresiko memperparah ketimpangan, konflik, dan melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah dan menersukan praktek spekulan tanah," tuntasnya. 

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X