Delapan Hal Kontroversial RUU Pertanahan

Kompas.com - 13/08/2019, 18:04 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

Misalnya, reforma agraria dalam RUU dikerdilkan menjadi sekadar program penataan aset dan akses. RUU tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, dan pendanaan untuk menjamin reforma agraria yang sejati, yakni operasi negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesai yang timpang secara sistematis, terstruktur dan memiliki kerangka waktu yang tidak jelas.  

"Tidak ada prioritas obyek dan subyek reforma agraria untuk memastikan sejalan dengan tujuan-tujuan reforma agrari di Indonesia," ungkap Dewi.

Berikutnya, semangat reforma agraria di RUU Pertanahan sangat parsial, namun tidak tercermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai hak atas tanah baik itu Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak GUna Bangunan dan Hak Pakai, juga pendaftaran tanah, pengadaan tanah dan bank tanah, serta pengadilan pertanahan. 

Kelima, adanya kekosongan penyelesaian konflik agraria. Menurut Dewi, RUU ini tidak mengatur bagaimana konflik agraria struktural di semua sektr akan diselesaikan.

RUU justru menyamankan konflik agraria dengan sengketa pertanahan biasa, yang rencana penyelesaiannya melalui mekanisme win-win solution atau mediasi dan pengadilan pertanahan. 

Padahal, kata Dewi, karakter dan sifat konflik agraria struktural bersifat extraordinary crime, yakni berdampakb luas secara sosial, ekonomi, budaya, ekologis, dan memakan korban nyawa.

"Dibutuhkan sesegera mungkin sebuah terobosan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria, bukan melalui pengadilan pertanahan," ujarnya. 

Keenam, persoalan sektoralisme pertanahan dan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam RUU ini dinilai bukan merupakan terjemahan dari pendaftaran tanah yang dicita-citakan UUPA 1960 tentang kewajiban pemerintah mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.

Ini dimulai dari dari desa ke desa sehingga memiliki data agraria yang akurat dan lengkap untuk penetapan arah strategi pembangunan nasional dan pemenuhan hak-hak agraria. 

Namun, menurut Dewi, pendaftaran tanah dalam RUU Pertanahan semata-mata untuk mempercepat sertifikasi tanah dan diskriminatif terhadap wilayah konflik agraria, wilayah adat, dan desa-desa yang tumpang tindih dengan konsesi kebun dan hutan.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X