DP 0 Rupiah Belum Bisa Mendongkrak Permintaan Rumah

Kompas.com - 12/08/2019, 22:50 WIB
Ilustrasi rumah subsidi.KOMPAS.com / DANI PRABOWO Ilustrasi rumah subsidi.

Bukti belum bangkitnya permintaan pasar hunian adalah terus menurunnya transaksi 10 pengembang besar pada tahun 2018.

BI mencatat total pra-penjualan hanya mencapai Rp 27,68 triliun. Angka ini turun dari posisi tahun 2017 yang mencapai Rp 42 triliun.

Catatan tahun 2018 tersebut juga lebih rendah dari posisi tahun 2016 yang sebesar Rp 34,51 triliun.

Sementara catatan Cushman and Wakefield per Semester I-2019 menunjukkan transaksi perumahan hanya senilai Rp 6,67 triliun.

Angka ini merosot sekitar 11,9 persen dibanding transaksi yang terekam pada Semester II-2018 yang mencapai Rp 7,57 triliun.

Riset Cushman and Wakefield Indonesia ini dilakukan terhadap 38 perumahan besar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ( Jadebotabek).

Seluruh indikator menunjukkan penurunan signifikan yang direfleksikan ke dalam tingkat serapan bulanan dalam unit dan juga nilai.

Selain itu, rata-rata unit rumah yang ditransaksikan juga merosot serentang 3,4 unit hingga 22,9 unit per bulan per perumahan. Padahal semester sebelumnya, transaksi bisa mencapai maksimal rata-rata 26,3 unit.

Jadi, tak mengherankan bila backlog hunian kita masih berada pada level jutaan unit rumah. Meskipun ada Program Satu Juta Rumah, namun belum menunjukkan hasil memuaskan.

Pada tahun 2015, rumah yang terbangun sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 hunian, tahun 2017 ada 904.758 rumah, puncaknya tahun 2018 terbangun 1.132.621 rumah.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X