Menanti Gebrakan Jokowi di Sektor Properti

Kompas.com - 06/08/2019, 19:45 WIB
Ilustrasi.shutterstock Ilustrasi.

HAMPIR lima tahun Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menakhodai negeri ini. Sebagai pemimpin negara, tentunya kebijakan strategisnya selalu ditunggu-tunggu, termasuk di sektor properti.

Industri ini memang selalu mencuri perhatian banyak pihak, karena merupakan salah satu motor penggerak perekonomian negara.

Sejak menjabat tahun 2014 lalu, pria kelahiran 21 Juni 1961 tersebut sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait dengan bisnis properti.

Sebut saja relaksasi pembelian properti oleh Warga Negara Asing (WNA) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015.

Melalui aturan tersebut, setiap WNA boleh membeli properti di Indonesia berupa rumah tapak atau apartemen dengan penggunaan hak pakai maksimal 80 tahun.

Aturan tersebut sebenarnya dikeluarkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 1996 yang dianggap kurang fleksibel terhadap WNA yang ingin membeli properti di Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, setiap WNA hanya boleh tinggal di properti yang dibelinya dengan hak pakai selama 30 tahun, sementara dalam PP terbaru maksimal bisa mencapai 80 tahun.

Kebijakan lainnya adalah rasio Loan to Value (LTV) atau batasan pembayaran down payment  (DP) rumah untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

Masalah LTV ini selalu menjadi momok menakutkan khususnya para pembeli rumah pertama. Jika batasan pembayaran DP dibuat terlalu tinggi akan membebani calon pembeli hunian yang pada akhirnya minat membeli rumah berkurang.

Menanggapi permasalahan ini, pemerintahan melalui Bank Indonesia (BI) juga telah melonggarkan rasio LTV.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X