Menanti Gebrakan Jokowi di Sektor Properti

Program satu juta rumah terlaksana berkat kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengembang perumahan antara lain REI dan Apersi, perbankan, perusahaan swasta melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat.

Terakhir, pada Juni 2019 lalu pemerintah juga telah memangkas pajak untuk hunian mewah dari 5 persen menjadi 1 persen, dan merevisi ambang batasan rumah mewah dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar per unit.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 tahun 2019, serta PMK Nomor 92/PMK.03/2019.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong penjualan hunian untuk di segmen atas yang memang sejak lama mengalami masa paceklik, bangkit kembali.

Sayangnya, semua kebijakan tersebut belum membuahkan pertumbuhan signifikan, terutama penjualan residensial.

Seperti pada tahun 2018, BI mencatat total pra-penjualan 10 pengembang terbesar di Indonesia hanya mencapai Rp 27,68 triliun.

Angka ini turun dari posisi tahun 2017 yang mencapai Rp 42 triliun. Catatan tahun 2018 tersebut juga lebih rendah dari posisi tahun 2016 yang sebesar Rp 34,51 triliun.

Kendala dan solusi

Sebenarnya ada tiga permasalahan yang membuat penjualan residensial dalam negeri belum bergairah.

Pertama, adalah kondisi makro ekonomi dalam negeri yang masih pasang surut, hal ini akhirnya membuat daya beli masyarakat menjadi melemah.

Pihak yang paling terkena imbasnya adalah kalangan menengah kebawah, mereka lebih memilih untuk membiayai kebutuhan hidup daripada membeli rumah.

Permasalahan kedua adalah tingginya suku bunga KPR, yang membuat para calon pembeli khususnya pembeli rumah pertama mengurungkan niat mereka untuk membeli hunian.

Sekadar catatan, berdasarkan data BI, suku bunga KPR per Maret 2019 (akhir kuartal I-2019) berkisar antara 14,91 persen dan 8,7 persen. Suku bunga KPR tertinggi berada di Bengkulu, sedangkan paling rendah ada di Yogyakarta.

Permasalahan ketiga adalah mahalnya harga rumah. Laju kenaikan harga hunian saat ini memang cukup tinggi tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Bahkan di beberapa kawasan, harganya sudah tidak terjangkau.

Ketiga masalah utama ini-lah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintahan baru Presiden Jokowi. Sektor properti membutuhkan gebrakan baru yang lebih menguntungkan bagi pelaku industri serta pencari hunian.

Sebenarnya, ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan permasalah di atas, contohnya dengan mengontrol harga properti, pemerintah bisa menyediakan bank tanah.