Menanti Gebrakan Jokowi di Sektor Properti

Kompas.com - 06/08/2019, 19:45 WIB
Ilustrasi. shutterstockIlustrasi.

Terakhir pada tahun 2018, BI memberikan kebebasan kepada perbankan untuk mengatur jumlah DP yang harus dibayar nasabah pembelian rumah pertama untuk semua tipe.

Tidak kalah menarik, di sektor pengadaan hunian khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah juga telah menjalankan Program Satu Juta Rumah.

Program ini diluncurkan untuk mengurangi angka backlog atau kekurangan rumah yang mencapai 13,5 juta unit.

Hasilnya tidak terlalu buruk, pada tahun 2015 pemerintah telah membangun 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 hunian, tahun 2017 ada 904.758 rumah, puncaknya tahun 2018 terbangun 1.132.621 rumah.

Program satu juta rumah terlaksana berkat kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengembang perumahan antara lain REI dan Apersi, perbankan, perusahaan swasta melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat.

Terakhir, pada Juni 2019 lalu pemerintah juga telah memangkas pajak untuk hunian mewah dari 5 persen menjadi 1 persen, dan merevisi ambang batasan rumah mewah dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar per unit.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 tahun 2019, serta PMK Nomor 92/PMK.03/2019.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong penjualan hunian untuk di segmen atas yang memang sejak lama mengalami masa paceklik, bangkit kembali.

Sayangnya, semua kebijakan tersebut belum membuahkan pertumbuhan signifikan, terutama penjualan residensial.

Seperti pada tahun 2018, BI mencatat total pra-penjualan 10 pengembang terbesar di Indonesia hanya mencapai Rp 27,68 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X