Seharusnya, Palembang Mampu Imbangi Medan

Harapan

Sayangnya, kata Gunadi, hingga saat ini belum hadir kebijakan atau policy yang dapat menstimulasi pemulihan.

Sebaliknya, pemerintah daerah justru memberlakukan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlipat-lipat. Kenaikan ini membuat sektor properti tercekat.

Nata menimpali, pemerintah daerah hanya mengandalkan yang sudah ada. Mereka belum dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang linear dengan rencana dan yang sudah dikerjakan pemerintah pusat.

"Terutama di Palembang Timur atau Ulu. Harusnya ada cetak biru yang mencakup semuanya. Mulai dari area wisata, pemerintaha, perumahan, hingga komersial. Karena kawasan ini terhubung langsung dengan Tol Trans-Sumatera," jelas Nata.

Namun demikian, imbuh dia, lepas dari kurang maksimalnya dukungan pemerintah daerah dalam membaca peluang, Palembang masih menyisakan harapan bagi pelaku bisnis dan industri properti pada masa depan.

Optimisme ini mendorong keyakinan Nata dan beberapa rekan seprofesinya untuk terus menawarkan produk hunian yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Ketua DPD REI Sumatera Selatan Bagus Pranajaya Salim, kebutuhan masyarakat akan hunian untuk tahun ini mencapai 510.000 unit. Bagus mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sementara menurut Dinas Perumahan dan Permukiman Sumsel, kebutuhannya mencapai 380.000 unit," kata Bagus.

Baca juga: Lalu Lintas di Tol Palembang-Indralaya Meningkat 30 Persen

Sedangkan yang dapat dipenuhi oleh anggota DPD REI Sumsel sebanyak 12.000 hingga 13.000 unit, dengan komposisi 92 persen rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan 8 persen rumah komersial.

Backlog ini, sambung Bagus, harus dipandang sebagai peluang besar. Terlebih, kebutuhan rumah akan terus bertambah setiap tahun seiring meningkatnya populasi yang menimbulkan konsekuensi kenaikan kebutuhan rumah.

"Karena itu, kita memilih bertahan dulu, dan semoga Semester II segera membaik," timpal Gunadi.