Kedelapan, PT MSJ selaku pemilik proyek, PT PP selaku kontraktor pelaksana, dan PT Indec selaku konsultan pelaksana, harus memperbaiki prosedur izin kerja (work permit), JSA dimasukkan di bagian dalam lampiran dan harus disetujui oleh seluruh pihak.
Sembilan, perkuatan pengawasan untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, tidak hanya bersifat administratif untuk penertiban SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan saja, tetapi melakukan pengawasan yang ketat di lapangan.
"Kalau dilihat dari pengawasan administrasi di lapangan ini bagus sekali, tetapi dalam pelaksanaannya lemah," ungkap Syarif.
Terakhir, pekerjaan baru dapat dilanjutkan, setelah seluruh permintaan Komite K2 dilengkapi atau diperbaiki kembali.
"Seperti desainnya, gambarnya, RK3-nya, JSA-nya, serta SOP pengendalian pengawasan di lakukan oleh kontraktor dan konsultan sudah diterima Komite dan direkomendasikan untuk dapat dilanjutkan oleh Komite K2 bahkan kami minta juga KKJTJ (memberikan rekomendasi)," pungkas Syarif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.