Sejarah Ombilin Sawahlunto, dari Kota Tambang Jadi Situs Warisan Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan Kota Tambang Sawahlunto yang berada di Provinsi Sumatera Barat sebagai Situs Warisan Dunia.

Selain Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, terdapat 35 situs lain di dunia yang ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO pada 2019.

Perkembangan kota ini dimulai saat ahli geologi WH de Greve menemukan potensi besar kandungan batubara di tempat tersebut pada tahun 1969, tepatnya di tepi Sungai Ombilin.

Baca juga: 8 Fakta Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto yang Baru Jadi Warisan Dunia

Kemudian, penambangan pertama dilakukan di Desa Sungai Durian oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, pemerintah kolonial mendirikan perusahaan tambang batubara.

Harian Kompas 15 Februari 1978 menuliskan, tambang batubara Ombilin dibangun pada 1888.

Dok. Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto jadi Warisan Dunia UNESCO.

Produksi pertama tambang menghasilkan 47.833 ton batubara.

Bahkan, hingga 1930 produksi batubara Salahwunto dapat memenuhi 90 persen kebutuhan energi di Hindia Belanda.

Ketika aktivitas penambangan berjalan sangat pesat, perlahan, sebuah permukiman lengkap dengan berbagai fasilitas pun mulai bermunculan.

Bahkan, pembangunan tambang pun diiringi dengan konstruksi berbagai infrastruktur seperti jaringan jalan kereta api.

Baca juga: Mengapa Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto Terpilih Jadi Warisan Dunia UNESCO?

Perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan sarana industri pertambangan membuat kota Salahwunto menjadi kota besar di pantai barat Sumatera setelah Padang waktu itu.

Kemasyhuran Sawahlunto sebagai kota tambang terkenal hingga ke seluruh daerah.

Kota ini juga dikenal sebagai salah satu penghasil batubara terbaik yang memiliki nilai kalori bakar tinggi.

Namun, pamor Sawahlunto merosot saat Jepang masuk dan melanjutkan penambangan, tetapi tidak berhasil karena penanganan dan manajemen yang buruk.

Setelah kemerdekaan, aktivitas penambangan mulai dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Indonesia.