Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Dikeluhkan Penghuni, Apartemen Rajawali Diperiksa KKK

Kompas.com - 02/04/2019, 12:00 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengungkapkan salah satu gedung yang menjadi sasaran pemeriksaan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) adalah apartemen Rajawali.

Apartemen menengah ke bawah yang berlokasi di Jalan Rajawali Selatan, Jakarta Pusat, kerap dikeluhkan masyarakat penghuni dan pemilik.

Bahkan, kata Syarif, tak jarang keluhan itu disampaikan hingga ke media sosial, dan media massa arus utama.

"Seperti Apartemen Rajawali itu kelas menengah ke bawah. Di koran-koran banyak komplain tentang pengelolaannya," sebut Syarif di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Dia pun mengimbau masyarakat yang mengkhawatirkan kondisi bangunan dan pengelolaan gedung apartemen, mengusulkan untuk diperiksa KKK.

Baca juga: Gedung Bertingkat akan Distempel Tak Patuh hingga Sangat Patuh

Ada sejumlah alasan bagi Syarif untuk menugaskan KKK memeriksa gedung apartemen kelas menengah ke bawah.

Menurut dia, biaya pemeliharaan bangunan apartemen kelas menengah ke bawah lebih rendah daripada apartemen kelas menengah ke atas.

Selain itu, pengelola apartemen kelas menengah ke bawah cenderung kurang peduli dengan pemeliharaan bangunannya.

Syarif menambahkan, jika kondisi perekonomian penghuni yang tinggal di apartemen itu bagus maka pengelola gedungnya pun relatif bagus.

Namun, bila gedung yang penghuninya kelas menengah ke bawah maka biaya perawatan gedungnya juga tidak bisa dipatok dengan harga tinggi.

Baca juga: 800 Gedung di Jakarta Diperiksa Komite Keselamatan Konstruksi

“Gedung yang ekonomi menengah ke bawah, pembayarannya tidak terlalu besar sehingga pemeliharaan tidak maksimal. Ini kontradiksi yang perlu perhatian,” ucap Syarif.

Dia menuturkan, seharusnya pengelola gedung apartemen tidak hanya melihat dari faktor kondisi keuangan para penghuninya, tetapi memang sudah semestinya pengelola mematuhi aturan perawatan gedung.

"Jadi bukan dari sisi berapa bayarnya, tapi dari bagaimana melihat kondisi bangunan tadi. Masyarakat menengah ke bawah kan clear, sebenarnya di Jakarta ini kelihatan sekali," ujarnya. 

Apartemen Rajawali merupakan bagian dari 168 gedung apartemen kelas menengah ke bawah di Jakarta yang dijadikan obyek pemeriksaan KKK.

Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 90 hari dan sampai saat ini sudah berjalan tiga minggu.

Ketua Tim Pemeriksaan Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta Rizal Z Tamin menegaskan, pemeriksaan ini penting dilakukan karena fungsi dari suatu gedung itu akan berlangsung selama puluhan tahun, maka pemeliharaannya perlu diperhatikan.

"Kalau membangun gedung itu setahun sampai tiga tahun, tapi operasionalnya bisa 30 sampai 50 tahun. Jadi ini wilayah yang panjang," pungkasnya.



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Berita
Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Berita
Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Berita
Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Berita
Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Berita
Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Berita
Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Berita
[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

Berita
9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com