Banyak Dikeluhkan Penghuni, Apartemen Rajawali Diperiksa KKK

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengungkapkan salah satu gedung yang menjadi sasaran pemeriksaan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) adalah apartemen Rajawali.

Apartemen menengah ke bawah yang berlokasi di Jalan Rajawali Selatan, Jakarta Pusat, kerap dikeluhkan masyarakat penghuni dan pemilik.

Bahkan, kata Syarif, tak jarang keluhan itu disampaikan hingga ke media sosial, dan media massa arus utama.

"Seperti Apartemen Rajawali itu kelas menengah ke bawah. Di koran-koran banyak komplain tentang pengelolaannya," sebut Syarif di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Dia pun mengimbau masyarakat yang mengkhawatirkan kondisi bangunan dan pengelolaan gedung apartemen, mengusulkan untuk diperiksa KKK.

Ada sejumlah alasan bagi Syarif untuk menugaskan KKK memeriksa gedung apartemen kelas menengah ke bawah.

Menurut dia, biaya pemeliharaan bangunan apartemen kelas menengah ke bawah lebih rendah daripada apartemen kelas menengah ke atas.

Selain itu, pengelola apartemen kelas menengah ke bawah cenderung kurang peduli dengan pemeliharaan bangunannya.

Syarif menambahkan, jika kondisi perekonomian penghuni yang tinggal di apartemen itu bagus maka pengelola gedungnya pun relatif bagus.

Namun, bila gedung yang penghuninya kelas menengah ke bawah maka biaya perawatan gedungnya juga tidak bisa dipatok dengan harga tinggi.

“Gedung yang ekonomi menengah ke bawah, pembayarannya tidak terlalu besar sehingga pemeliharaan tidak maksimal. Ini kontradiksi yang perlu perhatian,” ucap Syarif.

Dia menuturkan, seharusnya pengelola gedung apartemen tidak hanya melihat dari faktor kondisi keuangan para penghuninya, tetapi memang sudah semestinya pengelola mematuhi aturan perawatan gedung.

"Jadi bukan dari sisi berapa bayarnya, tapi dari bagaimana melihat kondisi bangunan tadi. Masyarakat menengah ke bawah kan clear, sebenarnya di Jakarta ini kelihatan sekali," ujarnya. 

Apartemen Rajawali merupakan bagian dari 168 gedung apartemen kelas menengah ke bawah di Jakarta yang dijadikan obyek pemeriksaan KKK.

Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 90 hari dan sampai saat ini sudah berjalan tiga minggu.

Ketua Tim Pemeriksaan Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta Rizal Z Tamin menegaskan, pemeriksaan ini penting dilakukan karena fungsi dari suatu gedung itu akan berlangsung selama puluhan tahun, maka pemeliharaannya perlu diperhatikan.

"Kalau membangun gedung itu setahun sampai tiga tahun, tapi operasionalnya bisa 30 sampai 50 tahun. Jadi ini wilayah yang panjang," pungkasnya.