LMAN: Dana Talangan Tanah Tol Rp 5,03 Triliun, Baru Tahap Awal Tagihan

Kompas.com - 08/03/2019, 17:07 WIB
Proyek pembangunan Tol Cijago II, di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/02/2018). Proyek tersebut menghubungkan Tol Jagorawi menuju Cinere. Tol Cijago sudah beroperasi dari Tol Jagorawi sampai Simpang Juanda Depok, dan dilanjutkan pemangunannya dari Simpang Juanda hingga Jalan Margonda Raya Depok. MAULANA MAHARDHIKAProyek pembangunan Tol Cijago II, di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/02/2018). Proyek tersebut menghubungkan Tol Jagorawi menuju Cinere. Tol Cijago sudah beroperasi dari Tol Jagorawi sampai Simpang Juanda Depok, dan dilanjutkan pemangunannya dari Simpang Juanda hingga Jalan Margonda Raya Depok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengeluhkan lambannya pengembalian dana talangan tanah oleh pemerintah.

Pada akhir Januari 2019 Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menyurati Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Isinya adalah BUJT telah membayar 7.934 bidang lahan sepanjang 13 Oktober 2018-18 Januari 2019 senilai Rp 5,03 triliun.

Menurut Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari surat yang disampaikan BPJT ke LMAN merupakan tahap awal dalam proses pengajuan pengembalian dana talangan.

"Saya jelaskan, bahwa ini baru BPJT menyampaikan pemberitahuan dana talangan yang siap untuk dilakukan verifikasi oleh BPKP kepada LMAN. Artinya, tagihan sesungguhnya juga belum disampaikan ke LMAN," terang Rahayu kepada Kompas.com, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Pengembalian Dana Talangan Tanah Terkendala Kelengkapan Dokumen

Setelah itu, LMAN akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review atau verifikasi terhadap dokumen yang dilampirkan.

BPKP kemudian menjadwalkan proses tersebut. Sebelum hasil verifikasi keluar, akan dilakukan exit  meeting yang diikuti sejumlah pihak untuk bersama-sama menyepakati bidang tanah mana yang bisa dilakukan penggantian dana talangan.

"Untuk yang belum eligible, dokumen akan dikembalikan kepada instansi dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Proses ini ditandai dengan terbitnya laporan hasil verifikasi (LHV) yang akan disampaikan kepada LMAN," jelas Rahayu.

Baca juga: BPJT: Idealnya, Pembebasan Lahan Tol Dilakukan LMAN Sejak Awal

Ia menambahkan, jika LHV terbit, PPK melalui BPJT akan menyampaikan tagihan ke LMAN untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen.

Bila dinyatakan lengkap, maka LMAN berkewajiban untuk segera membayarkan tagihan yang disampaikan. 

"Jika belum, dikembalikan untuk dilengkapi. SOP-nya di LMAN 10 hari. Tapi biasanya jika sudah lengkap 3-4 hari sudah kita bayar," kata dia.

Tagihan Rp 4,13 Triliun

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X