Kementerian ATR/BPN-SKK Migas Teken Percepatan Sertifikasi Tanah

Kompas.com - 28/01/2019, 12:30 WIB
Penandatanganan nota kesepahaman sertifikat tanah antara Kementerian ATR/BPN dan SKK Migas, di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (28/1/2019). Erwin Hutapea/Kompas.comPenandatanganan nota kesepahaman sertifikat tanah antara Kementerian ATR/BPN dan SKK Migas, di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangani nota kesepahaman dengan SKK Migas guna mempercepat proses pengadaan tanah, penanganan masalah aset tanah, pertukaran data dan informasi, dan bantuan dalam sertifikasi tanah di kedua lembaga tersebut.

Kerja sama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam Pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa tanah untuk kepentingan publik termasuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.

"Kami sekarang mempercepat, saya bikin diskresi nanti bahwa kepentingan migas adalah juga kepentingan publik yang bisa kita gunakan sesuai UU No 2 Tahun 2012," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djajil dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Pemerintah Bagi 372 Sertifikat Tanah di Salatiga

Dia mengatakan, selama ini produksi migas Indonesia mengalami penurunan. Selain karena eksplorasinya tidak begitu banyak, penyebab lainnya karena masalah dalam pembelian dan kepemilikan tanah.

Sulitnya perusahaan migas membeli tanah di suatu lokasi karena menggunakan sistem bisnis. Jika pemilik tanah tidak bersedia menjualnya, maka pertambangan tidak bisa dilakukan di sana.

Melalui nota kesepahaman ini, SKK Migas dan perusahaan produsen migas bisa membeli tanah untuk lokasi pertambangannya dengan bantuan Kementerian ATR/BPN.

"Selama ini business to business, kalau pemilik tanah tidak setuju ya repot kita. Tapi kalau untuk kepentingan publik, tinggal penlok, panggil appraisal, tentukan harga tanah dan bangunan, lalu ganti rugi," jelas Sofyan.

Diskresi dinilai penting karena pengadaan tanah untuk sektor migas sama pentingnya untuk infrastruktur transportasi, seperti jalan tol.

Oleh karena itu, perlu penanganan khusus untuk aset-aset tanah yang nantinya dipakai untuk kepentingan publik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X