Ilustrasi kemacetan jakartaJAKARTA, KOMPAS.com - Kita kehilangan Rp 65 triliun setiap tahun akibat kemacetan yang terjadi di kawasan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jadebotabek).
Apabila angka tersebut dijadikan barang, dalam lima tahun sudah bisa berbentuk mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan data Bappenas tersebut terkait pelaksanaan sistem transportasi publik terintegrasi.
Baca juga: Penerapan Sistem Transportasi Umum Butuh Kemauan Politik Pemerintah
Menurut Jokowi, kemacetan tersebut harus dihentikan. Karena itu kita harus berani memulai dan merancang supaya semuanya bisa selesai sehingga biaya Rp 65 triliun bisa berubah bentuk yang berguna, bukan menjadi asap yang memenuhi kota.
Dia pun optimistis pembangunan transportasi terintegrasi, seperti MRT, LRT, bus transjakarta, kereta bandara, dan kereta komuter, mampu mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
Dengan syarat, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. Jika tidak, maka kemacetan lalu lintas di Jabodetabek, bahkan kendaraan sampai tidak bisa bergerak, akan semakin banyak terjadi.
“Ke depan, saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” ujar Jokowi, seperti dilansir situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Selasa (8/1/2019).
Dia mengatakan, harus diakui bahwa saat ini kepemilikan jalan berbeda-beda. Ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Pemprov DKI, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Barat.
Pengelolaan semua ruas jalan itu kadang-kadang tidak terintegrasi. Sebagai contoh, berbagai pihak saling menunggu terkait dengan pemeliharaan jalan.
Masyarakat mengunjungi Mini information center MRT di Stasiun MRT Dukuh Atas. Foto diambil Minggu (30/12/2018).Jika nantinya MRT dan LRT sudah jadi, semua kereta bandara sudah siap, dan bus transjakarta sudah ada, masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi massal yang telah disiapkan tersebut.
“Sehingga, mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ucap Jokowi.
Menyangkut transit oriented development (TOD), Jokowi mengakui bahwa penanganannya yang sudah puluhan tahun tidak berjalan baik karena pengelolaannya dilakukan beberapa pihak, yaitu Kementerian BUMN dan kementerian, Pemprov DKI, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten.
Maka dari itu, Presiden menegaskan adanya keterpaduan antar-transportasi perkotaan dengan tata ruang ini yang harus benar-benar dirancang dan dihitung.
Salah satunya dengan strategi meningkatkan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD di berbagai tempat.
