Benahi Transportasi Publik Terintegrasi, Pemerintah Harus Beri Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem transportasi umum perkotaan di Indonesia selama ini dinilai belum terintegrasi secara maksimal.

Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto mengatakan hal tersebut saat ditanya mengenai pelaksanaan sistem transportasi umum dalam setahun terakhir.

Menurut Yoga, integrasi alat transportasi perkotaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan secara penuh angkutan umum yang sudah eksis selama ini.

Baca juga: Dua Tahun Lagi, Naik Semua Transportasi Umum di Negara Ini Gratis

"Transportasi kota yang dibangun kurang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya, terutama di kota besar seperti Jakarta dan Palembang. Yang penting maksimalkan integrasi angkutan umum eksisting," kata Yoga ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (8/1/2019).

Pemberdayaan berbagai macam angkutan kota belum dilakukan dengan baik, padahal ada banyak jenisnya. Sebagai contoh, di Jakarta ada bus kota, bus transjakarta, kereta rel listrik, dan mikrolet.

Tindakan nyata yang bisa diterapkan misalnya dengan menyatukan sistem tarif antar-angkutan umum sehingga penumpang tidak perlu membayar lagi jika berganti moda transportasi.

"Intinya berdayakan angkutan kota. Kalau pindah rute enggak perlu bayar lagi," ujar Yoga.

Mengenai pembiayaan, lanjutnya, pemerintah harus berani bertanggung jawab melalui pemberian subsidi.

Caranya dengan menanggung terlebih dahulu sebagian ongkos transportasi yang ditetapkan pada masing-masing moda transportasi. Perhitungan biayanya bisa dengan sistem rupiah per kilometer.

"Pemerintah harus menyiapkan dana dan subsidi. Biayanya tidak sebesar pembangunan LRT yang sampai triliunan rupiah," imbuhnya.

Kendati tidak menyebutkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk subsidi tersebut, namun Yoga optimistis para pengusaha, pengelola, dan sopir angkutan umum bersedia jika diajak bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan integrasi angkutan umum.