Penerapan Sistem Transportasi Umum Butuh Kemauan Politik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengaturan sistem transportasi umum yang baik di perkotaan membutuhkan kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebab, akan ada berbagai kepentingan yang terusik akibat kebijakan yang dikeluarkan.

Hal itu disampaikan oleh Country Director Institute for Transportation and Development (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto kepada Kompas.com saat membahas penataan transportasi kota.

Menurut Yoga, kemauan yang besar dan realisasi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah memerlukan pengorbanan karena bisa jadi mengecewakan sejumlah pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang diambil.

Baca juga: Benahi Transportasi Publik Terintegrasi, Pemerintah Harus Beri Subsidi

Sebagai contoh, para pendukung gubernur di suatu provinsi yang sebelumnya membantu selama masa kampanye. Bisa jadi mereka menarik dukungan dalam bentuk apa pun dan mengalihkannya kepada pihak lain yang masih sejalan.

“Untuk menata transportasi itu butuh kemauan politik. Kalau gubernur sudah mengeluarkan kebijakan, ya harus dilakukan dan ada yang dikorbankan. Pasti ada pendukung, sponsor, atau donatur yang berubah pikiran dan menarik dukungannya,” ucap Yoga, Selasa (8/1/2019).

Mengeluarkan regulasi yang dinilai tidak populer itu sulit, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Biasanya akan ada penolakan dari pihak tertentu yang berkepentingan.

Namun, hal itu tetap harus dilaksanakan demi kepentingan umum yang lebih besar dan perkembangan positif sistem transportasi umum di kota.

Yoga memberi contoh di Bogota, Kolombia. Bahkan wali kota di sana sempat hampir dimakzulkan karena berusaha mengembangkan sistem transportasi yang bagus.

Baca juga: Tak Ada Integrasi Antar-moda Transportasi Penyebab Trans Musi Sepi

Meski itu untuk kepentingan masyarakat setempat, ada saja pihak tertentu yang tidak setuju.

“Itu enggak gampang, penolakannya besar. Apalagi orang-orang yang masih naik mobil pribadi dan pakai sopir, misalnya pejabat dan pebisnis juga bisa menolak. Pemerintah jangan sampai mundur karena ini untuk kepentingan semua,” ujar Yoga.

Pentingnya menata transportasi umum sangat diperlukan karena investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak sedikit jumlahnya.

Investasi untuk pengadaan sistem mass rapid transit (MRT) saja menelan biaya hingga Rp 17 triliun, belum termasuk ongkos pengelolaannya.

Kemudian, subsidi untuk pengelolaan bus transjakarta antara Rp 1 triliun sampai Rp 1,5 triliun per tahun.

Dengan investasi sebesar itu, akan sangat disayangkan jika angkutan umum tidak digunakan secara maksimal.