Soal Kali Item, Pakar Desak DKI Prioritaskan "Waste Water Management"

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya Kali Sentiong atau beken disebut Kali Item, pencemaran karena limbah juga banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Limbah tersebut tak hanya berasal dari industri, melainkan juga rumah tangga.

Khusus di Jakarta, jumlah rumah tangga dengan jamban tanpa tangki septik masih tinggi. Bahkan, cakupan pengelolaan air limbah domestik baik secara terpusat maupun setempat juga masih terbatas. 

Akibatnya, terjadi pencemaran air, seperti di Kali Item dan Sungai Ciliwung. Pencemaran di Sungai Ciliwung bahkan tergolong tinggi.

Dari 14 titik pantau, konsentrasi Fecal Coliform mencapai 100.000/100 mililiter, di atas baku mutu yang ditetapkan yaitu, 2.000/100 mililiter.

Baca juga: Solusi Kali Item, Pemprov DKI Harus Bangun Instalasi Limbah

Kondisi air tanah tercemar ditemukan di 54 persen dari total 197 titik pantau. Sedangkan kondisi air sungai tercemar ditemukan di 37 persen dari total 89 titik pantau.

Bahkan hampir semua kota Indonesia hanya memiliki sistem limbah komunal.

Hal ini menunjukkan masih banyak kota yang menganggap waste water management bukan merupakan isu prioritas.

Padahal menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, waste water mngement  merupakan aspek penting dalam penataan kota.

Bernardus menyebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), rencana dan tata kelola kota seharusnya dilengkapi dengan saluran-saluran limbah maupun indikasi program pengembangannya.

KOMPAS/MADINA NUSRAT Hamparan sampah seluas lebih dari 500 meter persegi terlihat di samping Rumah Susun Sederhana Sewa Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (5/2). Hamparan sampah itu telah berusia 16 tahun dan tak pernah diangkut. Baru pada awal Januari separuh timbunan sampah itu diangkut setiap hari oleh Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur.

"Demikian juga rayonisasi jaringan dan pelayanan, diturunkan dalam rencana tata ruang kota," kata Bernardus kepada Kompas.com, Minggu (6/1/2019 ).

Ke depan, kota-kota tidak bisa hanya mengandalkan sanitasi komunal, namun juga harus berinvestasi dalam infrastruktur utama.

Tantangan keterbatasan kapasitas fiskal memang menghantui semua kota, sehingga kuncinya adalah inovasi pembiayaan pembangunan melalui berbagai instrumen yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. 

"Sebaiknya kontrak-kontrak dengan manajemennya menyatukan air bersih dan waste water," kata dia.

Vice President Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH) ini, menambahkan, tantangan paling berat kota-kota di Indonesia adalah sinkronisasi antara rencana tata ruang kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M).