Kementerian PUPR Akan Memutus Kontrak Penyuap Proyek SPAM

Kompas.com - 31/12/2018, 10:23 WIB

Dani Prabowo,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Dani Prabowo

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pihak swasta, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari. Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye.(GALIH PRADIPTA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan mengkaji kontrak pekerjaan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang kini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, tidak menutup kemungkinan Kementerian PUPR akan memutus kontrak dengan penyedia jasa yang menangani proyek-proyek tersebut.

Tercatat, ada beberapa proyek yang kini tengah didalami KPK lantaran diduga ada dugaan suap dalam proses tendernya, yakni proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi dan Donggala.

"Melakukan pengkajian terhadap pemutusan kontrak pekerjaan dengan penyedia jasa terkait dugaan kasus penyuapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12/2018).

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap empat oknum pegawai Kementerian PUPR pada Jumat (28/12/2018) lalu, menjadi kado pahit bagi kementerian tersebut pada akhir tahun ini.

Padahal, dalam setiap kesempatan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk menghentikan praktik korupsi, ijon, penggelembungan, dan pemborosa dalam membelanjakan uang negara.

Endra memastikan bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum untuk meningkatakn pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar lebih tertib, profesional, transparan dan akuntabel.

"Serta untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari," tandasnya.

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani proses pemeriksaan selama 1x24 jam. Kini kedelapan orang tersebut telah ditahan guna menjalani pemeriksaan yang lebih intensif.

Dari kedelapan orang tersebut, empat diantaranya diduga sebagai pemberi suap kepada pegawai Kementerian PUPR yaitu Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sementara, empat lainnya merupakan pegawai Kementerian PUPR yang diduga menerima suap tersebut yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan suap diterima untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

"Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah," ungkap Saut.

Dari hasil penelusuran KPK, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare diduga menerima Rp 350 juta dan 5.000 dollar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

"MWR (Meina Woro Kustinah) menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. TMN (Teuku Moch Nazar) Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala. DSA (Donny Sofyan Arifin) Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1," ucap Saut.