Masalah Pemerintahan Baru, Angkot dan Hambatan Birokrasi

Kompas.com - 04/12/2018, 18:30 WIB
Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya saat ditemui di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (10/8/2017) KOMPAS. com/DENDI RAMDHANIKader Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya saat ditemui di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (10/8/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya menilai sebagian besar kota-kota di Indonesia menghadapi problem sama. Terutama, saat penataan kawasan hendak dilakukan oleh pemerintahan yang baru.

Setidaknya, ada empat hal yang kerap menjadi masalah penataan yaitu banyaknya ruko, pedagang kaki lima dan angkot yang tidak tertata rapi, lautan sampah, serta pembangunan yang tidak memiliki karakater.

"Ini kebanyakan kota seperti itu," kata Bima dalam sebuah diskusi bertajuk 'Who Build Cities?' di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Menurut dia, ada tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari buruknya perencanaan kota. Pertama, adanya quick win trap yang kerap dilakukan kepala daerah baru.

Baca juga: Mural dan Warna Kota, Hilangnya Kejujuran dan Kecerdasan Warganya

Bima menjelaskan, kepala daerah baru seringkali mendapat tekanan berbagai pihak tentang program kerja mereka dalam 100 hari, enam bulan, bahkan setahun pasca menjabat.

"Jadi semua terobsesi untuk membuat sesuatu yang cepat dilihat dan cepat dirasakan. Bisa bagus (dampaknya), bisa juga bahaya," tutur Bima.

Langkah itu bagus, menurut Bima, bila kebijakan yang diambil kepala daerah baru dapat berdampak substantif terhadap sistem dan kultur yang ada.

Namun, berdampak buruk bila kebijakan yang diambil justru hanya dirasakan di permukaan saja.

"Apalagi kalau quick win ini hanya gratis ini, gratis itu. APBD jebol, warga enggak dapat apa-apa. Begitu kemudian wali kota yang lebih waras terpilih, APBD jadi lebih sehat, dia (warga) udah kepalang manja," terang Bima.

Birokrat

Angkot ngetem dan parkir liar jadi masalah kemacetan di Jatinegara, Selasa (12/6/2018)STANLY RAVEL Angkot ngetem dan parkir liar jadi masalah kemacetan di Jatinegara, Selasa (12/6/2018)
Menurut Bima, munculnya quick win tidak terlepas dari sistem elektoral yang berlaku selama ini. Terlebih, bila ada kepala daerah yang berpikir bahwa mereka harus bisa menjabat selama dua periode.

Kedua, kecenderungan birokrat yang hanya terpaku pada konsep menggugurkan kewajiban. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman mendapat anggaran sekian untuk membangun pedestrian.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X