Kiat Singapura Bereskan Masalah Perumahan

Kompas.com - 06/11/2018, 14:17 WIB
Ilustrasi SingapuraThinkstock Ilustrasi Singapura

KOMPAS.com - Perumahan di Singapura terkenal dengan kualitasnya sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Tak hanya itu, tingkat kepemilikan hunian, Singapura juga termasuk sebagai salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 90,9 persen pada 2016. Jumlah ini hanya kalah dari Rumania yang memiliki tingkat hunian hingga 96 persen.

Sejak mendapatkan kemerdekaannya pada 1959, Singapura berjuang dalam mengatasi berbagai krisis, termasuk salah satunya adalah masalah perumahan.

Baca juga: Hunian HDB Singapura Berbeda dengan Program DP 0 Rupiah

Dikutip dari situs hdb.gov.sg, sebelumnya pemerintah Singapura hanya mampu menyediakan 20.907 unit dalam jangka waktu 12 tahun, yakni dari 1947 hingga 1959.

Jumlah ini tentu kurang jika dibandingkan dengan penduduk yang melebihi 1,6 juta jiwa pada saat itu.

Ilustrasi apartemenwww.shutterstock.com Ilustrasi apartemen
Untuk itu, perdana menteri saat itu, Lee kuan Yew, membentuk badan perumahan atau Housing Development Board (HDB) pada 1 Februari 1960.

HDB merupakan kepanjangan tangan Kementerian Pengembangan Nasional Singapura dalam mengurus persoalan perumahan.

Pembentukan badan ini seolah menjadi titik balik Pemerintah Singapura dalam mengatasi krisis perumahan.

Baca juga: Singapura Rilis Aturan Pembatasan Ukuran Apartemen

Dalam video yang diunggah Bloomberg, salah satu contohnya adalah ketika terjadi kebakaran hebat yang melanda wilayah Bukit Swee pada 25 Mei 1961.

Kebakaran tersebut menghanguskan area seluas 400.000 meter persegi dan membuat lebih dari 16.000 orang kehilangan rumah.

Kehadiran HDB telah sukses menghilangkan permukiman kumuh dan merelokasi penghuninya ke blok-blok apartemen kecil namun bersih dan layak dalam waktu satu tahun.

Setelah itu, HDB mulai membangun permukiman baru di lahan bekas kebakaran. Dalam waktu lima tahun, HDB berhasil membangun lebih dari 54.000 unit apartemen, serta merumahkan lebih dari 400.000 orang.

Untuk mengatasi masalah kekurangan dana, pemerintah kemudian mengenalkan skema tabungan untuk meringankan pembayaran uang muka.

Tabungan ini awalnya ditujukan bagi pensiun, namun kini semua orang dapat memanfaatkan pinjaman.

Halaman:



Close Ads X