Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/10/2018, 13:03 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membebaskan tarif Tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10/2018) sore.

Dengan pembebasan ini, pengguna jalan tol yang akan menyeberang ke Pulau Madura dari Surabaya atau sebaliknya, tak perlu lagi membayar tarif.

Pembangunan Tol Jembatan Suramadu digagas oleh Prof Dr Ir Sedyatmo pada 1960 atau era kepemimpinan Presiden Soekarno. Kemudian pada awal 1990 dimulai pra studi kelayakan.

Pada akhir 1990, Presiden RI kedua Soeharto membentuk Tim Nusa Bakti yang merupakan gabungan antara tim ahli Indonesia dan Jepang.

Baca juga: Hari Ini, Presiden Bakal Gratiskan Tol Suramadu

Pada 1997, rencana pembangunan sempat dihentikan sementara karena terjadi krisis moneter yang melanda sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2003, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri meresmikan kembali pembangunan jembatan tersebut.

Butuh waktu sekitar enam tahun untuk menyelesaikan proyek ini, sebelum akhirnya diresmikan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.

Jembatan Suramadu merupakan jembatan nasional terpanjang yang dibangun pemerintah guna meningkatkatkan pertumbuhan sektor infrastruktur dan perekonomian Pulau Madura.

Terdiri atas tiga bagian, jembatan ini terbentang sepanjang 5,4 kilometer dan memiliki lebar 2 meter x 15 meter.

Ketiga bagian tersebut yaitu jembatan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge).

Baca juga: 5 Fakta Seputar Tol Suramadu

Setelah diresmikan, pemerintah menerbitkan Kepmen PU Nomor 395/KPTS/M/2009 terkait tarif. Saat itu, ada enam sistem penggolongan tarif, yaitu Golongan I Rp 30.000.

Sejumlah kendaraan melintas di Jembatan Suramadu sisi Madura, beberapa waktu lalu.KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Sejumlah kendaraan melintas di Jembatan Suramadu sisi Madura, beberapa waktu lalu.
Golongan II Rp 45.000, Golongan III Rp 60.000, Golongan IV Rp 75.000, Golongan V Rp 90.000 dan Golongan VI (sepeda motor) Rp 3.000.

Namun pada 2015, pemerintah merevisi aturan tarif tersebut dan menerbitkan Kepmen PUPR Nomor 321/KPTS/M/2015 yang membebaskan tarif bagi kendaraan roda dua atau Golongan VI.

Setahun berselang, melalui Kepmen PUPR Nomor 60/KPTS/M/2016 pemerintah kembali memangkas tarif hingga 50 persen lantaran dinilai terlalu mahal.

Sistem tarif pun berubah menjadi Golongan I Rp 15.000, Golongan II 22.000, Golongan III Rp 30.000, Golongan IV 37.500 dan Golongan V Rp 45.000.

Namun saat ini, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres untuk menjadikan jembatan yang menelan investasi Rp 5 triliun ini sebagai jalan umum non-tol.

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pertama. percepatan pengembangan wilayah Madura yang diintegrasikan dengan pembangunan pelabuhan laut di Madura dan Jalan Tol Surabaya Eastern Ring Road.

Kemudian, mengurangi biaya transportasi sehingga kegiatan usaha ekonomi masyarakat menjadi efisien.

"Selain itu, secara teknis jembatan ini tetap sebagai jalan bebas hambatan sehingga tidak ada mixed  traffic dan gangguan samping, serta pengembangan sisi jalan lebih terkendali," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja kepada Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Gedung Bisa dengan LRB, Basuki: Syaratnya Satu, Harus Kaku!

Bangun Gedung Bisa dengan LRB, Basuki: Syaratnya Satu, Harus Kaku!

Berita
 Bagaimana Cara Menghapus Noda Krayon Pada Lemari Minimalis Kayu

Bagaimana Cara Menghapus Noda Krayon Pada Lemari Minimalis Kayu

Tips
Tanggapi Airlangga soal Penggunaan LRB, Basuki: Saya Akan Kembangkan

Tanggapi Airlangga soal Penggunaan LRB, Basuki: Saya Akan Kembangkan

Berita
[POPULER PROPERTI] Lepas Tanah Pemprov Bali Jadi Milik Masyarakat, Hadi Tjahjanto Puji I Wayan Koster

[POPULER PROPERTI] Lepas Tanah Pemprov Bali Jadi Milik Masyarakat, Hadi Tjahjanto Puji I Wayan Koster

Berita
Capai 80 Persen, Pembangunan Stasiun Terbesar Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Capai 80 Persen, Pembangunan Stasiun Terbesar Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Berita
Alasan Pemerintah Pilih Bangun Apartemen sebagai Tempat Tinggal ASN di IKN

Alasan Pemerintah Pilih Bangun Apartemen sebagai Tempat Tinggal ASN di IKN

Hunian
Basuki Targetkan Hunian ASN di IKN Mulai Dibangun Juni, Buat 16.900 Orang

Basuki Targetkan Hunian ASN di IKN Mulai Dibangun Juni, Buat 16.900 Orang

Hunian
Indonesia Rawan Gempa, Airlangga Minta Basuki Pakai LRB Bangun Gedung

Indonesia Rawan Gempa, Airlangga Minta Basuki Pakai LRB Bangun Gedung

Berita
Bangka Belitung Hasilkan 1.950 Ton FABA Per Bulan, Ini Ragam Manfaatnya

Bangka Belitung Hasilkan 1.950 Ton FABA Per Bulan, Ini Ragam Manfaatnya

Berita
Murah dan Aman, 3 Produk Ini Bisa Hilangkan Coretan Krayon di Dinding Rumah

Murah dan Aman, 3 Produk Ini Bisa Hilangkan Coretan Krayon di Dinding Rumah

Tips
Dapat 3 Proyek, WSBP Klaim Jadi Anak BUMN Pertama Suplai Beton IKN

Dapat 3 Proyek, WSBP Klaim Jadi Anak BUMN Pertama Suplai Beton IKN

Berita
Jadi Venue KTT ASEAN 2023, Ini Progres Kawasan MICE di Golo Mori NTT

Jadi Venue KTT ASEAN 2023, Ini Progres Kawasan MICE di Golo Mori NTT

Berita
Resmikan Pabrik LRB Terbesar di Indonesia, Basuki: Masak Impor Terus?

Resmikan Pabrik LRB Terbesar di Indonesia, Basuki: Masak Impor Terus?

Berita
Waskita Garap Proyek Sarana dan Prasarana di SKPT Morotai, Ini Rinciannya

Waskita Garap Proyek Sarana dan Prasarana di SKPT Morotai, Ini Rinciannya

Berita
Transportasi Publik ke Area Relokasi Banjir Manado Bakal Dibangun

Transportasi Publik ke Area Relokasi Banjir Manado Bakal Dibangun

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+