Petinggi Lippo Ditangkap KPK, Ini Fakta Seputar Meikarta

6. James Riady Minta Maaf

Masih terkait perizinan, saat diskusi terbuka dengan Ombudsman Jumat (8/9/2017), Lippo Group mengakui belum mengantongi izin, karena masih dalam proses.

Dalam diskusi tersebut, Lippo menyatakan telah mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada Mei 2017 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebagai pertimbangan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, saat proses kajian hampir selesai, tiba-tiba Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merekomendasikan untuk menghentikan kajian atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014.

Baca juga: James Riady: Kekurangan di Meikarta Akan Dilengkapi

Mengenai kekurangan yang masih ada di proyek Meikarta, Chairman Lippo Group James Riady menyampaikan permintaan maaf.

"Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan 11 juta defisit rumah," ujar James kepada awak media usai pamer bincang BTN Golden Property Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dia berharap seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat menyadari bahwa masalah yang sebenarnya dihadapi adalah terkait kebutuhan dasar akan perumahan.

Saat ini, menurut James, banyak orang yang ingin membeli rumah, tetapi harganya tidak terjangkau.

Sementara Meikarta yang dikembangkan anak usaha Lippo Group, yakni PT Lippo Cikarang Tbk, bertujuan untuk menyajikan rumah rakyat.

7. Diisukan berhenti

Proyek Meikarta kembali diterpa isu miring. Kali ini terkait berhentinya kegiatan konstruksi di lapangan.

Isu tersebut berangkat dari informasi tersebut berisi tentang adanya kisruh mengenai biaya iklan yang menyebabkan investor asal China hengkang, pelepasan saham, hingga PT Total Bangun Persada Tbk selaku kontraktor pelaksana yang menghentikan pekerjaannya.

Baca juga: Proyek Meikarta Diisukan Berhenti, Ini Jawaban Lippo dan Kontraktor

Direktur Komunikasi Publik Lippo Group Danang Kemayan Jati membantah informasi pelepasan saham, dan juga pekerjaan konstruksi yang diisukan berhenti.

Menurut dia, visi Lippo Group dalam pembangunan dan pengembangan adalah kemitraaan. Sejak awal, Lippo Group tidak pernah mengklaim memiliki 100 persen saham Meikarta.

"Jadi, kalau ada yang bilang jual saham sekarang ini, itu hoaks. Kepemilikan Lippo Group tidak berubah, masih 50 persen," sebut Danang kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2018).

8. Digugat dua vendor iklan

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) digugat dua vendor iklannya, PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta kreasi.

Gugatan yang masuk pada 24 Mei 2018 tersebut terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PT Relys Trans Logistic dan Imperia menuntut agar pengadilan menetapkan MSU dalam keadaan PKPU dan segala akibatnya.

Upaya PKPU yang diajukan terkait dengan pembayaran iklan Meikarta yang mandek. 

Tak terima digugat, MSU justru melaporkan kembali dua vendor iklan tersebut. Direksi PT MSU Reza Chatab mengklaim ada sejumlah kejanggalan pada dokumen yang diajukan pemohon kepada MSU. Karena itu, MSU enggan membayar tagihan yang diajukan.

Sidang putusan diwarnai walk out

Sidang putusan gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai aksi walk out oleh kuasa hukum penggugat.

Kuasa hukum penggugat yang terdiri dari PT Relys Trans Logistic (RTL) dan PT Imperia Cipta Kreasi (ICK) Tommy Sihotang secara mendadak meminta izin keluar ruang sidang kepada majelis hakim yang dimpimpin Agustinus Setya Wahyu dan dua anggota Titi Tedjaningsih serta Marulak Purba.

Risky Andrianto Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan menjaring pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dan rekanan mitra kerja dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta, dengan total barang bukti sekitar Rp1 miliar dalam bentuk Dolar Singapura dan Rp 500 juta. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc/18.

Baca juga: Pengadilan Tolak Gugatan PKPU terhadap Meikarta

"Menolak permohonan para pemohon PKPU terhadap PT Mahkota Sentosa Utama," ucap hakim Agustinus Setya Wahyu saat membacakan putusan di PN Jakpus, Kamis (5/7/2018).

Dalam pertimbangannya, Agustinus menyampaikan, masih ada laporan pengembang Meikarta terhadap kedua vendor tersebut diajukan ke kepolisian.

9. Serah terima kunci

Di tengah permasalahan yang melingkupinya, Lippo Group melakukan serah terima fisik Meikarta untuk sejumlah 863 unit apartemen menara Irvine Suites dan Westwood Suites.

Penyerahan itu dilakukan Sabtu (1/9/2018) lalu sebagai tahap awal dari serah terima 6 menara Meikarta.

Masing-masing menara tersebut dirancang setinggi 42 lantai dan merupakan bagian dari 84 menara pertama di kawasan Meikarta.

Baca juga: Meikarta Mulai Serah Terima Apartemen Tower Irvine dan Westwood

Tahap kedua berikutnya adalah 28 gedung apartemen dengan ketinggian 32 sampai 42 lantai.

"Untuk tahap kedua ini akan diserah-terimakan di akhir Februari 2019 nanti. Untuk pusat ritel dan fasilitas, yakni District 28, akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang," kata Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fakta Seputar Meikarta