Nomor 02 Harus Sesuaikan Program Infrastruktur dengan Kebutuhan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menawarkan Program Aksi Bidang Ekonomi yaitu pengembangan infrastruktur pendukung di daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil, dan pulau terluar.

Baca juga: Program Infrastruktur Prabowo-Sandiaga dalam Pandangan Pengamat UI

Menanggapi hal itu, pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia (UI), Wicaksono Adi, mengatakan, pasangan ini menunjukkan perhatian terhadap pembangunan di daerah pelosok Indonesia.

Namun, yang perlu diingat pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan, terutama dalam meningkatkan kondisi perekonomian masyarakatnya.

“Pembangunan infrastruktur itu penting, tapi bentuknya harus bisa meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat setempat,” kata Wicaksono kepada Kompas.com, Senin (15/10/2018).

Menurut dia, hal itu bisa dilakukan dengan pengelompokan daerahnya. Sebagai contoh, jika daerah itu berada di dekat laut, maka bisa dikembangkan infrastruktur yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

“Sifatnya sesuai klasterisasi daerahnya. Misalnya di daerah maritim, infrastruktur yang dikembangkan ya berbasis maritim,” ucapnya.

Baca juga: Fokus Infrastruktur dan Permukiman, Jokowi-Maruf Siapkan 7 Langkah

Wujudnya bisa berupa pembangunan pelabuhan atau dermaga yang berguna untuk perdagangan komoditas kelautan dan lalu lintas para pelaku industrinya.

Dengan demikian, kehadiran infrastruktur di daerah itu tidak hanya mendukung kegiatan perekonomian, tetapi juga pergerakan manusia yang terlibat dalam industri tersebut.

Contoh lain yaitu pembangunan jalan sebagai jalur perhubungan di darat.  Wicaksono berujar, keberadaan jalan di suatu daerah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.

Penyesuaian itu bisa dilakukan melalui survei kepada penduduk lokal untuk bisa menentukan seberapa pentingnya pembangunan jalan di sana, sekaligus bisa ditentukan pula jenis jalan yang dibutuhkan.

“Kalau jalan tol enggak perlu, kenapa harus dibangun? Kalau butuhnya jalan biasa, ya itu saja yang dibangun,” imbuh Wicaksono.

Pembiayaan infrastruktur juga perlu dipikirkan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain lembaga pemerintah daerah dan pusat, serta badan usaha terkait.

Hal itu supaya pembiayaan infrastruktur bisa berjalan efektif dan efisien.